detikcom
Kamis, 30/09/2010 21:47 WIB

Ralat

Isu Pengakuan Kedaulatan RI Iringi Kunjungan SBY ke Belanda

Luhur Hertanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
(Foto: Rumgapres)
Jakarta - Presiden SBY akan mencatat sejarah hubungan Indonesia-Belanda dengan melakukan kunjungan kenegaraan ke negeri kincir angin tersebut. Kunjungan kenegaraan ini sangat penting mengingat ada hambatan historis antar kedua negara beda benua ini.

"Hambatan secara psikologis saja. Mau tidak mau ya karena selama ini ada beban, ada realitas sejarah yang selalu jadi sisi cara pandang," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (30/9/2010).

Faizasyah mengatakan pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia akan menjadi isu penting kunjungan SBY ke Belanda, yaitu secara tertulis.

"Yang patut kita maklumi pengakuan kemerdekaan belum ada. Yang kita lihat penyerahan kedaulatan," terangnya.

Menurut jadwal, pada tanggal 6-8 Oktober mendatang Presiden SBY berada di Belanda dengan agenda utama kunjungan kenegaraan. Ini kali pertama Presiden RI adakan kunjungan kenegaraan resmi ke Belanda semenjak proklamasi kemerdekaan RI pada 65 tahun silam.

"Waktu Pak Harto, Gus Dur dan Bu Mega dahulu itu bukan kunjungan kenegaraan," jelas Faiz.

Sementara kunjungan kenegaraan Presiden SBY nanti, berlangsung atas undangan Ratu Beatrix. Surat undangan resmi dari Kerajaan Belanda itu sudah disampaikan sejak 4 tahun lalu.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%