Kamis, 30/09/2010 21:47 WIB

Ralat

Isu Pengakuan Kedaulatan RI Iringi Kunjungan SBY ke Belanda

Luhur Hertanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
(Foto: Rumgapres)
Jakarta - Presiden SBY akan mencatat sejarah hubungan Indonesia-Belanda dengan melakukan kunjungan kenegaraan ke negeri kincir angin tersebut. Kunjungan kenegaraan ini sangat penting mengingat ada hambatan historis antar kedua negara beda benua ini.

"Hambatan secara psikologis saja. Mau tidak mau ya karena selama ini ada beban, ada realitas sejarah yang selalu jadi sisi cara pandang," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (30/9/2010).

Faizasyah mengatakan pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia akan menjadi isu penting kunjungan SBY ke Belanda, yaitu secara tertulis.

"Yang patut kita maklumi pengakuan kemerdekaan belum ada. Yang kita lihat penyerahan kedaulatan," terangnya.

Menurut jadwal, pada tanggal 6-8 Oktober mendatang Presiden SBY berada di Belanda dengan agenda utama kunjungan kenegaraan. Ini kali pertama Presiden RI adakan kunjungan kenegaraan resmi ke Belanda semenjak proklamasi kemerdekaan RI pada 65 tahun silam.

"Waktu Pak Harto, Gus Dur dan Bu Mega dahulu itu bukan kunjungan kenegaraan," jelas Faiz.

Sementara kunjungan kenegaraan Presiden SBY nanti, berlangsung atas undangan Ratu Beatrix. Surat undangan resmi dari Kerajaan Belanda itu sudah disampaikan sejak 4 tahun lalu.Next

Halaman 1 2

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(lh/nwk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%