Kamis, 30/09/2010 09:38 WIB

Ssttt, Dilarang Makan Pinang di Bandara Jayapura

Moksa Hutasoit - detikNews
Menjual Buah Pinang (Dok detikcom)
Jayapura - Sebuah larangan yang cukup unik dipasang di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Warga yang hendak masuk ke dalam bandara dilarang keras untuk mengkonsumsi buah pinang.

Stiker larangan itu cukup mudah terlihat di berbagai sudut. Biasanya stiker ini akan berbarengan dengan stiker larangan merokok.

Gambar stikernya juga cukup unik. Dengan tulisan 'Dilarang Makan Pinang' serta gambar larangan orang meludah.

Bagi masyarakat Jayapura, mengkonsumsi pinang adalah sebuah kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. "Kaya merokok saja bagi mereka," jelas warga Jayapura, Timothius, Rabu (29/9/2010).

Thomotius menceritakan, ketergantungan warga Jayapura terhadap buah ini sangat tinggi. Jika hendak berpergian, bahkan warga rela mencari-cari pinang di pinggir jalan.

Rasa buah ini sedikit sepet dan pahit. Cara mengkonsumsinya, kulit buah yang cukup keras itu biasanya akan dibuang dulu dengan cara digigit. Setelah selesai, mereka biasanya akan mengunyah isi buah itu tanpa menelannya.

Jika dikunyah, buah itu akan mengeluarkan cairan pekat berwarna merah. Nah, cairan inilah yang menimbulkan masalah. Biasanya, warga Jayapura suka sembarangan meludah cairan itu.

Jika tidak percaya, lihatlah jalanan di kota Jayapura. Kita dapat dengan mudah menemukan bercak-bercak merah di jalanan.

"Daripada kotor mungkin, pengelola bandara makanya ngelarang orang makan pinang," terang Thimotius.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%