detikcom
Selasa, 28/09/2010 17:48 WIB

Alat Kosmetik Jadi Favorit Pemalsuan di Indonesia

Suluh Gembyeng Ciptadi - detikNews
Jakarta - Praktek pemalsuan barang kian marak terjadi di Indonesia. Namun ternyata produk-produk kosmetik menjadi jenis yang paling banyak dipalsukan.

Hal ini disampaikan oleh anggota MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan) Bambang Sumaryanto dalam sebuah diskusi mengenai pemalsuan kosmetik di Unika Atma Jaya Jakarta, Selasa (28/9/2010).

"Hingga saat ini, melalui survei yang telah dilakukan oleh MIAP bersama lembaga survei independen pada tahun 2004, ditemukan bahwa industri kosmetik menempati posisi teratas dari 12 sektor industri yang rentan pemalsuan. Secara keseluruhan dampak kerugian dari pemalsuan hingga tahun ini meningkat
9 kali lipat," imbuh Bambang.

Bambang menambahkan jika kerugian dari pemalsuan kosmetik tahun ini mencapai angka Rp 4,41 triliun.

Selain itu, Tulus Abadi, anggota pengurus harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) juga menerangkan bahwa pelaku pemalsuan produk-produk kosmetik bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 100 juta per hari.

"Berdasarkan hasil penelusuran YLKI, ternyata kosmetik palsu diproduksi di sebuah pabrik rumahan (home industry) di daerah Jakarta Barat. Namun dipasarkan hingga ke Surabaya, Kalimantan, dan Sumatera. Dan dalam sehari bisa mengantongi keuntungan sebesar Rp 100 juta," ungkap Tulus.

Menyikapi kenyataan yang ada, tentu diperlukan usaha-usaha bersifat preventif dalam rangka menyadarkan masyarakat luas sebagai konsumen untuk lebih waspada terhadap keberadaan kosmetik palsu yang tentunya akan berdampak negatif jika digunakan secara terus menerus.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(gah/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%