detikcom
Rabu, 22/09/2010 17:47 WIB

Ruhut: Sebagai Senior, Saya Siap Damaikan KAI dan Peradi video

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Konflik antara dua persatuan advokat, yakni Peradi dan KAI terus memanas. Puncaknya terjadi hari ini dengan adegan adu jotos. Sebagai senior, Ruhut Sitompul mengaku siap mendamaikan keduanya.

"Saya siap sebagai senior kalau mereka meminta kepada saya. Sekaligus saya sebagai anggota Dewan," kata Ruhut saat dihubungi lewat telepon, Rabu (22/9/2010).

Sebagai anggota Dewan yang pernah berkecimpung di dunia advokat, Ruhut menilai konflik dua organisasi tersebut harus segera dihentikan. Alasannya, banyak calon advokat muda yang terkena imbas dari konflik tersebut.

Selain itu, dia juga menilai keributan yang terjadi siang tadi di Hotel Gran Melia sangat memalukan. Terlebih profesi advokat yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum.

"Bung Ketua KAI dan ketua Peradi, kalian kan tokoh-tokoh senior. Clearkan lah masalah ini dengan baik. Bagaimana masyarakat mau meminta perlindungan hukum kalau terus ribut-ribut begini," urainya.

Politisi Demokrat ini juga meminta MA segera melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah ini. "Kasihan anggota muda yang mau jadi advokat nasibnya," tegasnya.

"Hati boleh panas, tapi kepala harus tetap dingin untuk menyelesaikan masalah ini," timpalnya.

Saat acara pelantikan Advokat Peradi di Gran Melia siang tadi, terjadi kericuhan. Sejumlah orang yang mengaku dari KAI meminta ikut dilantik meski tidak terdaftar.Sempat terjadi aksi gedor-gedor hingga adu jotos di lokasi tersebut.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%