detikcom
Selasa, 21/09/2010 18:55 WIB

Hukuman Bagi Napi Teroris Dinilai Perlu Diperberat

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai menilai hukuman bagi narapidana kasus terorisme mesti diperberat. Alasannya, banyak para napi itu yang tidak kapok dan kembali ke kelompoknya, padahal telah menjalani hukuman.

"Dari 74 tersangka teroris Aceh yang lalu, 16 orang di antaranya keluaran penjara. Selama ini hukuman bagi mereka terlalu ringan," jelas Ansyaad saat dihubungi detikcom, Selasa (21/9/2010).

Dia menilai, ada sesuatu dalam hukum di Indonesia, yang menyebabkan pelaku teror tidak kunjung jera, walaupun telah menjalani hukuman. "Perlu diperberat ancaman hukumannya," imbuhnya.

Ansyaad menyebutkan, salah satu pelaku utama teror yakni Abu Tholut atau Mustafa. Dia pernah di penjara selama 8 tahun, meski mendapat remisi 4 tahun. Abu Tholut setelah menjalani hukuman namun kembali bergabung bersama pelaku teror.

Sebelumnya dalam penyergapan di Medan, Minggu (19/9) Polri menangkap 18 pelaku teror. Dan 15 lainnya masih buron. Dalam penyergapan itu 3 orang pelaku teror tewas ditembak.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%