Studi Banding DPR Demi RUU Dinilai Mengada-ada

Jakarta - Dalam proses menyelesaikan sejumlah RUU, anggota DPR melakukan studi banding ke luar negeri. Kegiatan ini mendapat sorotan dari masyarakat. Program semacam itu pun dinilai terlalu mengada-ada.

"Ilmu dan pengetahuan ada di sekitar kita. Studi banding tidak perlu. Kalau

membandingkan itu tidak membandingkan satu negara dengan yang lain, tapi dengan banyak negara. Hal itu bisa dilakukan dengan buku, jurnal, media, internet," ujar pengamat politik Andrinof Chaniago kepada detikcom, Minggu (19/9/2010).

Menurut dia, ketika hendak melakukan komparasi UU, yang perlu dilihat adalah produk UU-nya. Untuk mendapatkan dokumen tersebut, maka bisa meminta bantuan kedutaan besar negara tersebut yang ada di Indonesia, atau sebaliknya mengerahkan kedutaan besar RI yang ada di negara tersebut.

"Bukan metode yang benar, kalau apa-apa studi banding. Studi itu bisa dengan research data literatur dulu. Baru kelihatan urgensinya apa perlu sampai ke luar negeri," sambung Andrinof.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Priyo Budi Santoso yang menyatakan kritik kepada DPR dinilai tidak adil karena pemerintah, yang lebih banyak melakukan kunjungan ke luar negeri, tidak mendapat kritik sebanding. Terkait hal ini, Andrinof menilai pemerintah dalam ha ini eksekutif memang memiliki program kunjungan ke luar negeri.

"Pemerintah itu eksekutif yang memang punya program untuk menjalin hubungan dan lainnya," ucapnya.

(vit/ndr)