IBC: Anggaran DPR Buat Pelesiran ke Luar Negeri Capai Rp 162,9 M

Jakarta Indonesia Budget Center (IBC) mencatat anggaran DPR untuk melakukan kunjungan ke luar negeri pada 2010 mencapai Rp 162,9 miliar. Angka ini meningkat 7 kali lipat dibanding anggaran DPR pada lima tahun lalu Rp 23,5 miliar.

"Anggaran untuk pelesiran meningkat 7 kali lipat," Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nuralam di kantor Tranparansi Internasional Indonesia (TII), Jl Senayan Bawah, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2010).

Menurut Arif, setiap kali anggota dewan melakukan studi banding ke luar negeri akan menghabiskan anggaran Rp 4 miliar. Tidak tertutup kemungkinan program ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

"Jadi anggota dewan harus output, jangan lagi input dari anggaran negara," tegasnya.

Arif juga mendesak agar pimpinan DPR dan fraksi-fraksi segera mengevaluasi studi banding ke luar negeri. Dengan beban legislasi yang begitu banyak seharusnya DPR tidak lagi menghabiskan waktu dan uang untuk melakukan hal yang tidak perlu.

"Beban legislasi begitu banyak harus dipertimbangakan apa ada manfaat," katanya.

Seharusnya DPR memiliki skala prioritas untuk ke luar negeri. Studi banding yang dilakukan anggota dewan ke Jepang, Korea Selatan, Afrika Selatan untuk merampungkan RUU Kepramukaan ditambah RUU Holtikultura sehingga wakil rakyat berangkat ke Belanda dan Norwegia seharusnya tidak perlu dilakukan.

"Apa RUU itu sudah menjawab problem masyarakat?" tanyanya.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan menambahkan, jika memang terpaksa harus dilakukan studi banding ke luar negeri, seharusnya bukan anggota dewan yang berangkat tetapi staf ahlinya. "Sebagai penunjang kerja harus diberdayakan," pintanya.

Dahlan melihat, studi banding tidak lebih hanyalah sebagai akal-akalan anggota dewan. Dia khawatir tingkah laku anggota dewan yang memboroskan anggaran ini ditiru oleh DPRD. "Ini menjadi preseden yang tidak baik, nanti diikuti DPRD daerah," tandasnya. (did/ape)