Rabu, 15/09/2010 13:35 WIB

Perubahan Struktur, Kalemdikpol dan Kabaintelkam Berpangkat Bintang 3

Aprizal Rahmatullah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Mabes Polri melakukan perubahan struktur di tubuh kepolisian. Berdasarkan Perpres No 52 Tahun 2010 yang mengatur kenaikan pangkat jajaran kepolisian, sejumlah jabatan berubah nama dan pangkat.

"Jabatan Kalemdikpol dan Kabaintelkam nomenklaturnya sama, pangkatnya yang berbeda menjadi Komjen," ujar anggota tim perubahan struktur Polri Brigjen Ronny F Sompie saat memaparkan hasil perubahan struktur Polri di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Rabu (15/9/2010).

Karena itu, saat ini jumlah jabatan jenderal bintang 3 menjadi 6 (Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim, Kababinkam, Kalemdikpol, dan Kabaintelkam) sebelumnya hanya 4. Selain perubahan pangkat, beberapa nama satuan, badan juga berganti. Seperti Babinkam (Badan Pembinaan Keamanan) menjadi Baharkam (Badan Pemelihara Keamanan), Divbinkum (Divisi Pembinaan Hukum) menjadi Divkum (Divisi Hukum), NCB Interpol menjadi masuk dalam bagian Divhubinter (Divisi Hubungan Internasional), Div Telematika menjadi Div TI (Teknologi Informasi).

"Mulai berlaku perubahan nama itu sejak hari ini," jelas Ronny.

Ronny menjelaskan, hasil perubahan struktur Polri, Densus 88 Bareskrim berubah menjadi Densus 88 Polri. Sedangkan Ditlantas Mabes Polri Babinkam berubah menjadi Korlantas (Korps Lalu Lintas Polri).

"Kadensus tetap bintang satu (Brigjen). Kalau Kakorlantas menjadi bintang dua (Irjen)," tandasnya.

Imam Sudjarwo Tidak Otomatis Bintang 3Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ape/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%