Detik.com News
Detik.com
Rabu, 15/09/2010 13:35 WIB

Perubahan Struktur, Kalemdikpol dan Kabaintelkam Berpangkat Bintang 3

Aprizal Rahmatullah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Mabes Polri melakukan perubahan struktur di tubuh kepolisian. Berdasarkan Perpres No 52 Tahun 2010 yang mengatur kenaikan pangkat jajaran kepolisian, sejumlah jabatan berubah nama dan pangkat.

"Jabatan Kalemdikpol dan Kabaintelkam nomenklaturnya sama, pangkatnya yang berbeda menjadi Komjen," ujar anggota tim perubahan struktur Polri Brigjen Ronny F Sompie saat memaparkan hasil perubahan struktur Polri di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Rabu (15/9/2010).

Karena itu, saat ini jumlah jabatan jenderal bintang 3 menjadi 6 (Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim, Kababinkam, Kalemdikpol, dan Kabaintelkam) sebelumnya hanya 4. Selain perubahan pangkat, beberapa nama satuan, badan juga berganti. Seperti Babinkam (Badan Pembinaan Keamanan) menjadi Baharkam (Badan Pemelihara Keamanan), Divbinkum (Divisi Pembinaan Hukum) menjadi Divkum (Divisi Hukum), NCB Interpol menjadi masuk dalam bagian Divhubinter (Divisi Hubungan Internasional), Div Telematika menjadi Div TI (Teknologi Informasi).

"Mulai berlaku perubahan nama itu sejak hari ini," jelas Ronny.

Ronny menjelaskan, hasil perubahan struktur Polri, Densus 88 Bareskrim berubah menjadi Densus 88 Polri. Sedangkan Ditlantas Mabes Polri Babinkam berubah menjadi Korlantas (Korps Lalu Lintas Polri).

"Kadensus tetap bintang satu (Brigjen). Kalau Kakorlantas menjadi bintang dua (Irjen)," tandasnya.

Imam Sudjarwo Tidak Otomatis Bintang 3Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ape/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%