detikcom
Selasa, 14/09/2010 17:03 WIB

Anis Minta Konsep Studi Banding DPR ke Luar Negeri Ditinjau Ulang

Lia Harahap - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua DPR Anis Matta meminta agar anggota DPR yang melakukan studi banding ke luar negeri membuka diri ke publik. Harus jelas dan transparan maksud dan tujuan mereka.

"Kita perlu susun satu konsep reformasi total bagi DPR, memang terlalu banyak yang harus kita perbaiki di DPR ini. Salah satunya adalah studi banding," kata Anis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/9/2010).

Dia menjelaskan, karena DPR memiliki otoritas sebagai pusat legislasi, tapi infrastrukturnya tidak ada, yakni tidak ada law center, sehingga mereka bergantung pada studi banding sebagai hampir satu-satunya metode dalam pembuatan UU.

"Selain karena anggota DPR tidak punya background hukum, maka caranya mempelajari negara-negara lain yang mempunyai kasus serupa," terangnya.

Patut ditekankan perlunya law center base on research kepustakaan, baru ditentukan apakah perlu studi banding atau tidak. Sekarang ini studi banding jadi bagian dari peraturan, jadi mereka tidak langgar UU. Setiap 1 RUU, memang disertai dengan 4 studi, 2 di luar negeri, dan 2 di dalam negeri.

"Karena itu sebelum studi banding ke luar, mereka semestinya terlebih dahulu harus melakukan konferensi pers, mengumumkan pada publik target-targetnya, setelah kembali juga men-declare kembali," tutupnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%