detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 03:18 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 14/09/2010 17:03 WIB

Anis Minta Konsep Studi Banding DPR ke Luar Negeri Ditinjau Ulang

Lia Harahap - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua DPR Anis Matta meminta agar anggota DPR yang melakukan studi banding ke luar negeri membuka diri ke publik. Harus jelas dan transparan maksud dan tujuan mereka.

"Kita perlu susun satu konsep reformasi total bagi DPR, memang terlalu banyak yang harus kita perbaiki di DPR ini. Salah satunya adalah studi banding," kata Anis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/9/2010).

Dia menjelaskan, karena DPR memiliki otoritas sebagai pusat legislasi, tapi infrastrukturnya tidak ada, yakni tidak ada law center, sehingga mereka bergantung pada studi banding sebagai hampir satu-satunya metode dalam pembuatan UU.

"Selain karena anggota DPR tidak punya background hukum, maka caranya mempelajari negara-negara lain yang mempunyai kasus serupa," terangnya.

Patut ditekankan perlunya law center base on research kepustakaan, baru ditentukan apakah perlu studi banding atau tidak. Sekarang ini studi banding jadi bagian dari peraturan, jadi mereka tidak langgar UU. Setiap 1 RUU, memang disertai dengan 4 studi, 2 di luar negeri, dan 2 di dalam negeri.

"Karena itu sebelum studi banding ke luar, mereka semestinya terlebih dahulu harus melakukan konferensi pers, mengumumkan pada publik target-targetnya, setelah kembali juga men-declare kembali," tutupnya.


Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ndr/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%