Detik.com News
Detik.com
Selasa, 14/09/2010 17:03 WIB

Anis Minta Konsep Studi Banding DPR ke Luar Negeri Ditinjau Ulang

Lia Harahap - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua DPR Anis Matta meminta agar anggota DPR yang melakukan studi banding ke luar negeri membuka diri ke publik. Harus jelas dan transparan maksud dan tujuan mereka.

"Kita perlu susun satu konsep reformasi total bagi DPR, memang terlalu banyak yang harus kita perbaiki di DPR ini. Salah satunya adalah studi banding," kata Anis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/9/2010).

Dia menjelaskan, karena DPR memiliki otoritas sebagai pusat legislasi, tapi infrastrukturnya tidak ada, yakni tidak ada law center, sehingga mereka bergantung pada studi banding sebagai hampir satu-satunya metode dalam pembuatan UU.

"Selain karena anggota DPR tidak punya background hukum, maka caranya mempelajari negara-negara lain yang mempunyai kasus serupa," terangnya.

Patut ditekankan perlunya law center base on research kepustakaan, baru ditentukan apakah perlu studi banding atau tidak. Sekarang ini studi banding jadi bagian dari peraturan, jadi mereka tidak langgar UU. Setiap 1 RUU, memang disertai dengan 4 studi, 2 di luar negeri, dan 2 di dalam negeri.

"Karena itu sebelum studi banding ke luar, mereka semestinya terlebih dahulu harus melakukan konferensi pers, mengumumkan pada publik target-targetnya, setelah kembali juga men-declare kembali," tutupnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%