Detik.com News
Detik.com
Selasa, 14/09/2010 02:06 WIB

Tuduh Densus 88 Siksa Tahanan RMS

Australia Diminta Urus Pelanggaran HAM di Negeri Sendiri

Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Pemerintah Australia mengirim pejabatnya untuk menginvestigasi dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Densus 88 terkait kasus separatisme RMS di Maluku. Indonesia Police Watch (IPW) menilai tindakan pemerintah Australia ini melecehkan hukum di Indonesia.

"Apapun yang dilakukan Polri, termasuk jika benar melakukan pelanggaran HAM, mereka tidak berhak ikut campur," ujar Presidium IPW Neta S Pane kepada detikcom, Senin (14/9/2010).

Menurut Neta, Australia terlalu usil untuk mengurusi masalah hukum di negara lain. Apalagi soal HAM, menurutnya Australia lebih sering melakukan pelanggaran HAM.

"Kenapa dia tidak mengurusi masalah HAM di negaranya sendiri. Bagaimana perlakuan mereka pada suku aborigin di sana," sindir Neta.

Neta pun meminta Polri dan pemerintah Indonesia tidak mengizinkan tim dari Australia ini untuk melakukan pemeriksaan pada Densus 88 atau anggota polisi yang lain.

"Jika mereka datang, jangan dilayani. Kalau perlu deportasi saja," tegasnya.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rdf/rdf)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%