detikcom
Selasa, 14/09/2010 02:06 WIB

Tuduh Densus 88 Siksa Tahanan RMS

Australia Diminta Urus Pelanggaran HAM di Negeri Sendiri

Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Pemerintah Australia mengirim pejabatnya untuk menginvestigasi dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Densus 88 terkait kasus separatisme RMS di Maluku. Indonesia Police Watch (IPW) menilai tindakan pemerintah Australia ini melecehkan hukum di Indonesia.

"Apapun yang dilakukan Polri, termasuk jika benar melakukan pelanggaran HAM, mereka tidak berhak ikut campur," ujar Presidium IPW Neta S Pane kepada detikcom, Senin (14/9/2010).

Menurut Neta, Australia terlalu usil untuk mengurusi masalah hukum di negara lain. Apalagi soal HAM, menurutnya Australia lebih sering melakukan pelanggaran HAM.

"Kenapa dia tidak mengurusi masalah HAM di negaranya sendiri. Bagaimana perlakuan mereka pada suku aborigin di sana," sindir Neta.

Neta pun meminta Polri dan pemerintah Indonesia tidak mengizinkan tim dari Australia ini untuk melakukan pemeriksaan pada Densus 88 atau anggota polisi yang lain.

"Jika mereka datang, jangan dilayani. Kalau perlu deportasi saja," tegasnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rdf/rdf)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%