detikcom
Selasa, 14/09/2010 02:06 WIB

Tuduh Densus 88 Siksa Tahanan RMS

Australia Diminta Urus Pelanggaran HAM di Negeri Sendiri

Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Pemerintah Australia mengirim pejabatnya untuk menginvestigasi dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Densus 88 terkait kasus separatisme RMS di Maluku. Indonesia Police Watch (IPW) menilai tindakan pemerintah Australia ini melecehkan hukum di Indonesia.

"Apapun yang dilakukan Polri, termasuk jika benar melakukan pelanggaran HAM, mereka tidak berhak ikut campur," ujar Presidium IPW Neta S Pane kepada detikcom, Senin (14/9/2010).

Menurut Neta, Australia terlalu usil untuk mengurusi masalah hukum di negara lain. Apalagi soal HAM, menurutnya Australia lebih sering melakukan pelanggaran HAM.

"Kenapa dia tidak mengurusi masalah HAM di negaranya sendiri. Bagaimana perlakuan mereka pada suku aborigin di sana," sindir Neta.

Neta pun meminta Polri dan pemerintah Indonesia tidak mengizinkan tim dari Australia ini untuk melakukan pemeriksaan pada Densus 88 atau anggota polisi yang lain.

"Jika mereka datang, jangan dilayani. Kalau perlu deportasi saja," tegasnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rdf/rdf)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%