Selasa, 14/09/2010 02:06 WIB

Tuduh Densus 88 Siksa Tahanan RMS

Australia Diminta Urus Pelanggaran HAM di Negeri Sendiri

Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Pemerintah Australia mengirim pejabatnya untuk menginvestigasi dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Densus 88 terkait kasus separatisme RMS di Maluku. Indonesia Police Watch (IPW) menilai tindakan pemerintah Australia ini melecehkan hukum di Indonesia.

"Apapun yang dilakukan Polri, termasuk jika benar melakukan pelanggaran HAM, mereka tidak berhak ikut campur," ujar Presidium IPW Neta S Pane kepada detikcom, Senin (14/9/2010).

Menurut Neta, Australia terlalu usil untuk mengurusi masalah hukum di negara lain. Apalagi soal HAM, menurutnya Australia lebih sering melakukan pelanggaran HAM.

"Kenapa dia tidak mengurusi masalah HAM di negaranya sendiri. Bagaimana perlakuan mereka pada suku aborigin di sana," sindir Neta.

Neta pun meminta Polri dan pemerintah Indonesia tidak mengizinkan tim dari Australia ini untuk melakukan pemeriksaan pada Densus 88 atau anggota polisi yang lain.

"Jika mereka datang, jangan dilayani. Kalau perlu deportasi saja," tegasnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rdf/rdf)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%