Gerindra: Gedung Baru DPR-Pemindahan Ibukota Sebaiknya Diintegrasikan

Jakarta Partai Gerindra tetap meminta pembangunan gedung baru DPR dibatalkan. Gerindra ingin agar pembangunan gedung baru DPR diintegrasikan dengan wacana pemindahan ibukota.

"(Gedung baru DPR) diintergrasikan dengan rencana pemindahan ibukota. Kalau wacanakan pemindahan ibukota kan berarti akan membangun pusat pemerintahan baru, yang antara lain diperlukan membangun gedung baru DPR," kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, kepada detikcom, Kamis (9/9/2010).

"Kalau ngotot bangun gedung baru di Senayan, itu akan berfungsi paling lama 10 tahun. Karena, setelah 10 tahun pindah ibukota dan harus bangun gedung baru lagi. Jadi rencana sekarang dibatalkan lalu membahas pemindahan ibukota," lanjut Muzani.

Dikatakan dia, rencana pembangunan gedung baru DPR merupakan
bagian dari rekomendasi tim untuk peningkatan kinerja DPR tahun 2009, antara lain disebutkan DPR yang hanya memiliki 1 staf ahli dan 1 tenaga ahli dinilai jauh dari mencukupi.

"Jadi dibutuhkan 5 tenaga ahli dan perlu tambah ruang kerja. Ini ditafsirkan sebagai pembangunan gedung baru. Lalu, perdebatan fasulitas spa, kolam renang. Saya kita itu tidak perlu, jadi seperlunya saja," kata Muzani.

Menurut dia, pemindahan ibukota juga merupakan hal mendesak. "Untuk pemerataan pembangunan dengan daerah lain, akan mengatasi problem sosial di Jakarta mulai lingkungan, air, kebersihan, banjir dan kependudukan," papar Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR bersikukuh pembangunan gedung DPR tetap berjalan sesuai desain yang ada. Setjen DPR hanya bisa mengurangi aksesori yang dinilai mewah seperti fitness center dan spa.

(aan/ndr)