Golkar Tidak Ikut Campur Isu Reshuffle Kabinet

Jakarta Isu reshuffle yang dilontarkan politisi Partai Demokrat, Mubarok, dinilai sebagai sinyal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, Partai Golkar menolak mencampuri hal itu.

"Itu (reshuffle) bisa jadi sinyal dari SBY. Pak Mubarok kan orang dekat SBY," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada detikcom, Kamis (9/9/2010).

Priyo menegaskan partai berlambang beringin tidak dalam posisi mendorong maupun mengusulkan reshuffle kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini.

"Itu karena jurisdiksi penuh Presiden. Silakan reshuffle atau tidak, itu wewenang dari Presiden. Golkar dalam hal ini tidak mengusulkan, mendorong siapa pun dalam konteks inilah. Kami tidak ikut campur," papar pria berkacamata ini.

Anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok mengaku mendengar informasi adanya reshuffle kabinet sebagai agenda evaluasi pemerintahan SBY-Boediono.

SBY sebelumnya pernah menjanjikan akan melakukan evaluasi tahunan untuk efektivitas pemerintahan.

Sejumlah Kementerian dikritik keras telah gagal menjalankan tugas. Menlu Marty Natalegawa terus diprotes publik karena dinilai gagal menunjukkan diplomasi keras terhadap Malaysia, Menakertrans Muhaimin Iskandar dinilai gagal melindungi TKI di Malaysia, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad terus bermasalah terkait penangkapan nelayan di perbatasan Malaysia. Belum lagi isu asmara yang sempat mendera Menhub Freddy Numberi dan Menteri ESDM Darwin Saleh.

Sementara itu, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang bertugas mengawasi kinerja menteri, menyebut ada tiga kementerian yang mendapat rapor merah, yaitu Kemenkum HAM Patrialis Akbar, Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Kemenkominfo Tifatul Sembiring.

(aan/ndr)