Staf Khusus Presiden Nilai Tulisan Kolonel Adjie Tak Berdasar Fakta

Jakarta Staf Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi Sosial Mayjen TNI (Purn) Sardan Marbun turut berkomentar atas tulisan Kolonel Adjie Suradji yang berjudul Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan, yang menghebohkan itu. Dia menilai apa yang ditulis Adjie merupakan analisa yang tidak didasari fakta.

Berikut pendapat Sardan Marbun seperti disampaikan pada detikcom, Rabu (8/9/2010):

Semakin tinggi sebatang pohon akan semakin kencang mendapat goyangan angin. Demikian juga dengan jalannya pemerintahan, sebaik apa pun prestasi yang telah dilaksanakan Presiden SBY tidak akan luput dari koreksi pihak-pihak yang berkepentingan secara pribadi maupun kelompok.

Namun, apabila sebagai warga negara yang benar-benar patriotis, akan memberi penilaian obyektif dalam arti mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Jika hal ini dikaitkan dengan tulisan Kolonel AU Adjie Suradji yang berjudul Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan di harian Kompas, Senin, 6 September 2010, dapat dikatakan pendapat Adjie tidak dapat dicerna akal sehat, melanggar kode etik TNI, tidak didukung fakta, serta cenderung diwarnai rekayasa politik. Tidak dapat dicerna akal sehat dan melanggar kode etik dengan alasan Adjie sedang terlibat dalam proses hukum.

Perlu diketahui oleh masyarakat, apabila ada tindakan hukum terhadap Adjie bukanlah semata-mata karena tulisannya tersebut, tetapi karena ulahnya sendiri yang berurusan dengan proses hukum. Hal inilah kemungkinan yang membuat Adjie nekat melanggar kode etik TNI dengan anggapan maju kena, mundur kena.

Mengapa disebut tidak didukung fakta? Dalam tulisannya itu Adjie menyebutkan, pemberantasan korupsi tidak jalan. Apakah dia tidak mengetahui bahwa telah lebih dari 150 pejabat yang telah diizinkan Presiden untuk diperiksa, dan sejumlah pejabat telah dijatuhi hukuman?

Sepanjang sejarah Indonesia, hal ini merupakan ukiran keberhasilan walaupun harus diakui masih banyak masalah-masalah korupsi yang menjadi tantangan dan pekerjaan rumah. Negara manapun butuh waktu dalam memberantas korupsi, serta tidak dapat dicapai dalam jangka pendek dengan hasil yang tuntas.

Dikaitkan dengan pendapatnya yang menyebutkan SBY tidak mau mengambil risiko, dapat dijelaskan contoh yang menonjol diambil SBY menyangkut kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan 2008, perdamaian di Aceh, serta berbagai kebijakan yang lain. Mengambil contoh Presiden Iran Ahmadinejad, Presiden Bolivia Evo Morales, dan Presiden Venezuela Hugo Chavez, dapat dinilai bahwa Adjie tidak mengkaji secara lengkap dan mendalam, hanya melihat dari gebrakan tanpa melihat hasil nyata terhadap kepentingan nasional.

Lebih jauh tulisannya tersebut dapat dinilai tidak objektif untuk perbaikan negara dan bangsa, tetapi kental dengan kepentingan politik dengan membuat berbagai rekayasa, mencari-cari kekurangan, bahkan dapat dikatakan cenderung ke fitnah.

Demi kemajuan negara dan bangsa, kritik dibutuhkan tetapi hendaknya didukung fakta dan disertai solusi, serta bukan rekayasa politik.
(nrl/nrl)