Eks KSAU: Anggota TNI Aktif Dilarang Menulis di Media

Jakarta Kolonel Adjie Suradji terus mendapat 'teguran' dari para petinggi TNI karena kenekatannya menulis opini bernada mengkritik SBY. Eks KSAU Marsekal Purnawirawan TNI Herman Prayitno menegaskan anggota TNI aktif dilarang menulis di media yang sifatnya mengkritisi pemerintah dan atasannya.

"Sebenarnya, ada yang disampaikan Saudara Adjie di media Kompas itu tidak masalah kalau statusnya dia tidak aktif lagi," kata Ketua Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU), Marsekal Purnawirawan TNI Herman Prayitno, menyatakan

Hal ini disampaikan Herman dalam jumpa pers di Klub Persada, Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu (8/9/2010).

"Tetapi, karena dia masih aktif, kita menyayangkan sikapnya karena memang anggota TNI yang masih aktif dilarang menulis di media yang sifatnya mengkritisi pemerintah maupun atasannya. Ini sudah peraturan," lanjut Herman.

Herman menuturkan, apabila ingin menulis yang sifatnya mengkritisi, memberi saran atau mengkritik, disediakan ruang dan wadahnya, yaitu setiap anggota TNI mendapat pendidikan baik di Lemhannas maupun di sekolah staf. "Itu silakan menulis apa pun, tidak masalah," kata Herman.

Di TNI AU, lanjut Herman, setiap tahun ada lomba karya tulis. "Silakan mengkritisi di karya tulis itu. Tetapi, jangan ke media. Karena, menimbulkan kesan TNI tidak solid dan ini bahaya. Anak buah tidak boleh bertanya kepada atasannya tentang apapun apalagi mengkritik," papar Herman.

Herman menegaskan Adjie sudah pasti akan mendapat sanksi. "Sanksi pasti ada. Kemungkinan yang bersangkutan akan dibawa ke Mahkamah Militer AU. Tetapi sanksinya apa? Itu sudah di luar kewenangan saya Itu kewenangan KSAU," kata Herman.

Dalam artikel opininya pada 6 September, Adjie yang bertugas di bagian Dinas Personalia dan Pamen Sopsau, mengkritik pemerintahan SBY. Adjie menyoroti penanganan korupsi di Indonesia. Di bawah artikel itu Adjie mencantumkan identitasnya sebagai anggota TNI AU. Hal inilah yang dianggap melanggar etika. Adalah terlarang personel TNI mengkritik presiden yang merupakan panglima tertinggi.

(aan/nrl)