Politisi Demokrat: Kritik Kolonel Adjie pada SBY Berbahaya

Jakarta Kritik yang dilakukan Kolonel (Pnb) Adjie Suraji yang dimuat di opini Kompas (6/9) dinilai tidak pantas dilakukan. Tindakannya justru dianggap berbahaya bagi supremasi sipil.

"Yang paling penting, Kolonel Adjie membahayakan supremasi sipil yang menjadi jantung demokrasi. Ini tidak bisa dibenarkan," kata Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat, Rachlan Nasidik di Jakarta, Selasa (7/9/2010).

Dia menjelaskan, salah satu capaian reformasi adalah memastikan bahwa militer tidak berpolitik, tetapi menjadi militer profesional. Kendati secara rinci tidak diatur dalam UU TNI atau Pertahanan, namun sama jelasnya, militer tidak diperbolehkan memiliki opini politik.

"Militer tidak diperkenankan memiliki opini politik, apalagi mengkritik panglima tertinggi (SBY)," tambahnya.

Dia menilai, Kolonel Adjie itu menyalahi pakem demokrasi, dan kritiknya bisa menciptakan suatu gangguan terhadap praktik berdemokrasi yang selama ini berlangsung di Indonesia.

"Dalam kerangka demokrasi harus dijaga, militer jangan mendapat peluang kembali berpolitik," imbuhnya.

Apakah sanksi harus diberikan pada Kolonel Adjie? "Sanksi lebih baik dilakukan berupa teguran oleh otoritas militer saja. Dalam pembelajaran demokrasi, itu yang penting," tutupnya.

(ndr/fay)