KPK Telusuri Laporan Kartu Lebaran Gubernur Jawa Barat

Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut pengadaan dan pengiriman kartu lebaran Gubernur Jawa Barat senilai Rp 1,7 miliar. KPK akan mengkaji apakah ada atau tidak aturan untuk pengadaan anggaran kartu tersebut.

"Akan kita telaah," ujar Jubir KPK Johan Budi, di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (7/9/2010).

Johan mengatakan, KPK juga akan mengkaji apakah pengadaan barangnya sudah sesuai dengan aturan yang ada atau belum.

"Apakah dalam proses itu ada aturan anggaran tidak. Sudah sesuai belum dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena itu menggunakan APBD," tambahnya.

KPK hingga saat ini, lanjut Johan, belum ada rencana untuk memanggil Gubernur yang berasal dari PKS ini.

"Kemarin sudah ada klarifikasi dari Pemda Jabar. Nanti kita lihat hasil klarifikasinya," jelas Johan.

Sementara itu Ketua KPK Haryono Umar mengatakan belum mengetahui hasil kajian kasus tersebut. "Tetapi, sesuai aturan, uang negara tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi," kata Haryono.

(mpr/mok)