detikcom
Selasa, 07/09/2010 13:03 WIB

Wakil Ketua Komisi I: Perwira TNI Dilarang Kritik Atasan di Depan Umum

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Tulisan opini Kolonel (Pnb) Adjie Suradji di Harian Kompas (6/9) yang mengkritik kepemimpinan SBY mengundang kontroversi. Ada yang pro ada yang kontra. Bagi yang kontra, tindakan Adjie dinilai melanggar kode etik.

"Untuk prajurit TNI aktif ada kode etik. Baik itu aturan militer maupun kode etik perwira yakni dilarang mengkritik atasan. Karena mengkritik dikategorikan membicarakan kekurangan atasan di depan umum," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2010).

Pensiunan jenderal TNI bintang dua yang juga politisi PDIP ini mengaku, dirinya sudah membaca tulisan Adjie. Tulisannya cukup bagus dan memiliki teori yang cukup. Tapi Adjie masih belum pensiun dan masih berpangkat kolonel aktif.

"Hal itu bisa diartikan pelanggaran kode etik. Saya juga mendengar yang bersangkutan bermasalah, dan saya duga ada masalah di sini," imbuhnya.

Selaku perwira TNI aktif, tentu Adjie sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. "Jadi dia sudah melanggar kode etik. Ada aturan yang dilanggar. Presiden sebagai panglima tertinggi TNI itu kan pimpinan dia. Jadi dia tidak bisa membicarakan kekurangan atasan di depan umum," terangnya.

Dalam artikel opini di Kompas pada Senin 6 September, Adjie yang bertugas di bagian Dinas Personalia dan Pamen Sopsau, mengkritik pemerintahan SBY. Adjie menyoroti penanganan korupsi di Indonesia. Di bawah artikel itu Adjie mencantumkan identitasnya sebagai anggota TNI AU. Hal inilah yang dianggap melanggar etika. Adalah terlarang personel TNI mengkritik presiden yang merupakan panglima tertinggi.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
62%
Kontra
38%