Selasa, 07/09/2010 13:03 WIB

Wakil Ketua Komisi I: Perwira TNI Dilarang Kritik Atasan di Depan Umum

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Tulisan opini Kolonel (Pnb) Adjie Suradji di Harian Kompas (6/9) yang mengkritik kepemimpinan SBY mengundang kontroversi. Ada yang pro ada yang kontra. Bagi yang kontra, tindakan Adjie dinilai melanggar kode etik.

"Untuk prajurit TNI aktif ada kode etik. Baik itu aturan militer maupun kode etik perwira yakni dilarang mengkritik atasan. Karena mengkritik dikategorikan membicarakan kekurangan atasan di depan umum," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2010).

Pensiunan jenderal TNI bintang dua yang juga politisi PDIP ini mengaku, dirinya sudah membaca tulisan Adjie. Tulisannya cukup bagus dan memiliki teori yang cukup. Tapi Adjie masih belum pensiun dan masih berpangkat kolonel aktif.

"Hal itu bisa diartikan pelanggaran kode etik. Saya juga mendengar yang bersangkutan bermasalah, dan saya duga ada masalah di sini," imbuhnya.

Selaku perwira TNI aktif, tentu Adjie sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. "Jadi dia sudah melanggar kode etik. Ada aturan yang dilanggar. Presiden sebagai panglima tertinggi TNI itu kan pimpinan dia. Jadi dia tidak bisa membicarakan kekurangan atasan di depan umum," terangnya.

Dalam artikel opini di Kompas pada Senin 6 September, Adjie yang bertugas di bagian Dinas Personalia dan Pamen Sopsau, mengkritik pemerintahan SBY. Adjie menyoroti penanganan korupsi di Indonesia. Di bawah artikel itu Adjie mencantumkan identitasnya sebagai anggota TNI AU. Hal inilah yang dianggap melanggar etika. Adalah terlarang personel TNI mengkritik presiden yang merupakan panglima tertinggi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%