Detik.com News
Detik.com
Selasa, 07/09/2010 13:03 WIB

Wakil Ketua Komisi I: Perwira TNI Dilarang Kritik Atasan di Depan Umum

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Tulisan opini Kolonel (Pnb) Adjie Suradji di Harian Kompas (6/9) yang mengkritik kepemimpinan SBY mengundang kontroversi. Ada yang pro ada yang kontra. Bagi yang kontra, tindakan Adjie dinilai melanggar kode etik.

"Untuk prajurit TNI aktif ada kode etik. Baik itu aturan militer maupun kode etik perwira yakni dilarang mengkritik atasan. Karena mengkritik dikategorikan membicarakan kekurangan atasan di depan umum," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2010).

Pensiunan jenderal TNI bintang dua yang juga politisi PDIP ini mengaku, dirinya sudah membaca tulisan Adjie. Tulisannya cukup bagus dan memiliki teori yang cukup. Tapi Adjie masih belum pensiun dan masih berpangkat kolonel aktif.

"Hal itu bisa diartikan pelanggaran kode etik. Saya juga mendengar yang bersangkutan bermasalah, dan saya duga ada masalah di sini," imbuhnya.

Selaku perwira TNI aktif, tentu Adjie sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. "Jadi dia sudah melanggar kode etik. Ada aturan yang dilanggar. Presiden sebagai panglima tertinggi TNI itu kan pimpinan dia. Jadi dia tidak bisa membicarakan kekurangan atasan di depan umum," terangnya.

Dalam artikel opini di Kompas pada Senin 6 September, Adjie yang bertugas di bagian Dinas Personalia dan Pamen Sopsau, mengkritik pemerintahan SBY. Adjie menyoroti penanganan korupsi di Indonesia. Di bawah artikel itu Adjie mencantumkan identitasnya sebagai anggota TNI AU. Hal inilah yang dianggap melanggar etika. Adalah terlarang personel TNI mengkritik presiden yang merupakan panglima tertinggi.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ndr/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%