Detik.com News
Detik.com

Selasa, 07/09/2010 13:03 WIB

Wakil Ketua Komisi I: Perwira TNI Dilarang Kritik Atasan di Depan Umum

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Tulisan opini Kolonel (Pnb) Adjie Suradji di Harian Kompas (6/9) yang mengkritik kepemimpinan SBY mengundang kontroversi. Ada yang pro ada yang kontra. Bagi yang kontra, tindakan Adjie dinilai melanggar kode etik.

"Untuk prajurit TNI aktif ada kode etik. Baik itu aturan militer maupun kode etik perwira yakni dilarang mengkritik atasan. Karena mengkritik dikategorikan membicarakan kekurangan atasan di depan umum," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2010).

Pensiunan jenderal TNI bintang dua yang juga politisi PDIP ini mengaku, dirinya sudah membaca tulisan Adjie. Tulisannya cukup bagus dan memiliki teori yang cukup. Tapi Adjie masih belum pensiun dan masih berpangkat kolonel aktif.

"Hal itu bisa diartikan pelanggaran kode etik. Saya juga mendengar yang bersangkutan bermasalah, dan saya duga ada masalah di sini," imbuhnya.

Selaku perwira TNI aktif, tentu Adjie sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. "Jadi dia sudah melanggar kode etik. Ada aturan yang dilanggar. Presiden sebagai panglima tertinggi TNI itu kan pimpinan dia. Jadi dia tidak bisa membicarakan kekurangan atasan di depan umum," terangnya.

Dalam artikel opini di Kompas pada Senin 6 September, Adjie yang bertugas di bagian Dinas Personalia dan Pamen Sopsau, mengkritik pemerintahan SBY. Adjie menyoroti penanganan korupsi di Indonesia. Di bawah artikel itu Adjie mencantumkan identitasnya sebagai anggota TNI AU. Hal inilah yang dianggap melanggar etika. Adalah terlarang personel TNI mengkritik presiden yang merupakan panglima tertinggi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%