detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 08:46 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 07/09/2010 13:03 WIB

Wakil Ketua Komisi I: Perwira TNI Dilarang Kritik Atasan di Depan Umum

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Tulisan opini Kolonel (Pnb) Adjie Suradji di Harian Kompas (6/9) yang mengkritik kepemimpinan SBY mengundang kontroversi. Ada yang pro ada yang kontra. Bagi yang kontra, tindakan Adjie dinilai melanggar kode etik.

"Untuk prajurit TNI aktif ada kode etik. Baik itu aturan militer maupun kode etik perwira yakni dilarang mengkritik atasan. Karena mengkritik dikategorikan membicarakan kekurangan atasan di depan umum," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2010).

Pensiunan jenderal TNI bintang dua yang juga politisi PDIP ini mengaku, dirinya sudah membaca tulisan Adjie. Tulisannya cukup bagus dan memiliki teori yang cukup. Tapi Adjie masih belum pensiun dan masih berpangkat kolonel aktif.

"Hal itu bisa diartikan pelanggaran kode etik. Saya juga mendengar yang bersangkutan bermasalah, dan saya duga ada masalah di sini," imbuhnya.

Selaku perwira TNI aktif, tentu Adjie sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. "Jadi dia sudah melanggar kode etik. Ada aturan yang dilanggar. Presiden sebagai panglima tertinggi TNI itu kan pimpinan dia. Jadi dia tidak bisa membicarakan kekurangan atasan di depan umum," terangnya.

Dalam artikel opini di Kompas pada Senin 6 September, Adjie yang bertugas di bagian Dinas Personalia dan Pamen Sopsau, mengkritik pemerintahan SBY. Adjie menyoroti penanganan korupsi di Indonesia. Di bawah artikel itu Adjie mencantumkan identitasnya sebagai anggota TNI AU. Hal inilah yang dianggap melanggar etika. Adalah terlarang personel TNI mengkritik presiden yang merupakan panglima tertinggi.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(ndr/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%