Kalimantan Layak Jadi Ibu Kota Karena Faktor Ekonomi & Alam

Jakarta Wacana pemindahan ibu kota terus bergulir. Pulau Kalimantan dinilai oleh tim visi 2033 sebagai wilayah yang cocok untuk dijadikan sebagai ibu kota setelah Jakarta. Apa alasannya?

"Di satu sisi, pemindahan kota pusat pemerintahan Indonesia dan pusat kegiatan lembaga-lembaga negara ke salah satu lokasi di Kalimantan akan melahirkan episentrum baru yang mendekati sebagian besar kawasan tertinggal dan kawasan pinggiran yang selama ini tidak pernah efektif dibangkitkan lewat proyek-proyek pembangunan," jelas ketua tim visi 2033, Andrinof Chaniago, melalui siaran pers yang diterima detikcom pada Senin (6/9/2010).

Di sisi lain, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan memudahkan pemerintah menata kota Jakarta dan kota-kota besar lain di Jawa yang menjadi tujuan para urban baru dari desa-desa di Jawa dan dari berbagai daerah di luar Jawa. Selain itu, tambah dia, pemindahan ibu kota dapat menghindari ketegangan sosial yang dihadapkan dengan bertambahnya penduduk di Jawa yang saat ini sudah mencapai 59 persen dari total penduduk Indonesia.

"Dengan kata lain, pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah sebuah aksi strategis di antara beberapa aksi strategis yang diperlukan untuk mewujudkan paradigma baru pembangunan yang selama ini hanya hadir sebagai wacana yang menggantung, karena memiliki perkiraan efek yang jelas," jelasnya.

Pemindahan ibu kota ini, jelas dia, dilakukan untuk menyelamatkan Jakarta dari berbagai faktor ancaman seperti faktor alam. Perubahan iklim yang ditandai kenaikan permukaan air laut serta bertambahnya gedung-gedung bertingkat di tepi pantai membuat Jakarta semakin mudah terancam banjir.

Jakarta dinilai sudah tidak mampu lagi mengantisipasi lonjakan urbanisasi yang berpengaruh terhadap segregasi sosial masyarakat. Akibatnya, berbagai jenis infrastruktur permukiman dan transportasi di Jakarta sangat jauh dari memadai.

"Yang ditandai dengan kemacetan yang sangat parah dan buruknya pelayanan transportasi publik, permukiman kumuh dan ilegal yang semakin bertumbuh, sistem drainase dan sanitasi yang buruk, pasokan energi dan listrik yang tidak stabil, dan sebagainya," ujarnya.

Dia mencontohkan, lambatnya pembangunan sarana transportasi massal (MRT) untuk mengatasi kemacetan. "Rencana MRT baru mulai dibangun 2012 dan bisa mulai digunakan tahun 2016. Itu pun sebatas ruas Lebak Bulus-Bundaran HI dan tanpa jaminan subway tidak akan terkena banjir dan gempa," ungkapnya.

Faktor fenomena alam dan manajemen yang buruk itu mejadikan Kota Jakarta semakin memberi ancaman yang serius. Hal ini, kata dia, bukan hanya mengganggu kinerja pemerintahan, namun dapat mengancam masa depan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang juga berfungsi sebagai kawasan instalasi strategis negara.

"Ancaman terhadap Jakarta ini memberikan ketidakpastian akan masa depan Jakarta pada tiga, lima hingga sepuluh tahun ke depan, apakah masih dapat menjalankan perannya sebagai ibu kota NKRI? Tidak ada satu pihak pun yang mampu menjamin. Dari perspektif ini, pemindahan ibu kota NKRI ke suatu lokasi harus direncanakan dengan baik dalam mengemban peran baru sebagai ibu kota NKRI untuk jangka waktu yang lama," paparnya.

Dia menjelaskan, dengan kondisi saat ini, meskipun dilakukan penataan besar-besaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan semakin tidak mampu menjalankan peran dan memikul tangung jawab mengelola Kota Jakarta sebagai ibukota NKRI.

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan," tutupnya.
(mei/mad)