Gerindra Minta Gedung Baru DPR Dibangun di Ibu Kota Baru

Jakarta Partai Gerindra mendukung wacana pembangunan gedung baru DPR. Syaratnya, gedung tersebut dibangun di atas area pusat pemerintahan baru di luar Jakarta.

"Gerindra mendukung pembangunan gedung baru DPR, yang hemat energi dan ramah
lingkungan, asal disayembarakan lebih dahulu, dan dibangun di tempat pusat
pemerintahan atau ibu kota yang baru," kata anggota komisi III DPR dari Gerindra, Martin Hutabarat, kepada detikcom, Senin (6/9/2010).

Menurut Martin, Gerindra sejalan dengan wacana dari Presiden SBY untuk memindahkan pusat pemerintahan di luar Jakarta. Dalam beberapa tahun ke depan, pemindahan tersebut sulit terelakkan, apalagi dengan tingkat kemacetan Jakarta yang tinggi.

"Oleh karenanya sangat tidak tepat kalau membangun gedung DPR yang megah
sekarang, padahal ibu kota atau pusat pemerintahan cenderung dipindahkan dari Jakarta. Mau jadi apa gedung baru itu nanti kalau pindah," tegasnya.

Sebelumnya, dalam rapat di Kantor Wakil Presiden, muncul 17 cara mengatasi macet di Jakarta. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meringkasnya dengan tiga opsi jitu terkait kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara.

"Satu, benahi Jakarta dengan membangun segala prasarana dan sarana transportasi yang baru dipermukaan, di bawah permukaan, di atas permukaan," ujar Presiden SBY.

Semua masalah, lanjut Presiden, tapi kalau solusinya pertahankan Jakarta baik sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan, maka solusinya adalah mengatasi kemacetan Jakarta.

Opsi kedua, melakukan pemisahan antara ibukota negara dan pusat pemerintahan. "Ketiga, sama sekali membangun ibu kota yang baru, the real capital, the real government center. Seperti Canberra, Brasilia, Ankara, dan tempat-tempat yang lain," ujar presiden.

Ketiga opsi itu, kata presiden miliki nilai tambah dan kurangnya, tapi harus diputuskan. Untuk opsi dua dan tiga diperlukan perencanaan dan desain yang bagus dan memenuhi syarat-syarat sebagai pemerintahan yang baik.

(mad/mei)