PKS Minta Pimpinan DPR Undang Ketua Fraksi Bahas Gedung Baru

Jakarta Informasi soal pembangunan gedung baru DPR semakin simpang siur. Agar kesimpangsiuran ini tidak terus berlanjut, Ketua DPR diminta segera mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi.

"Pak Marzuki (Ketua DPR) sebaiknya segera mengundang pimpinan fraksi untuk menggelar rapat konsultasi (soal gedung baru) yang secara prosedur diatur dalam tatib," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kemal dalam audiensi dengan sejumlah LSM terkait penolakan pembangunan gedung baru DPR di Gedung DPR Jl Gatot Subroto, Senayan Jakarta, Senin (6/9/2010).

Mustafa menjelaskan, dengan adanya rapat konsultasi itu, maka informasi yang berkembang di publik menjadi terukur. "Sekarang ini kan yang terjadi adalah kesimpangsiuran antara pimpinan dan pernyataan-pernyataanya itu sendiri bisa berubah-ubah. Nah, ini yang saya prihatinkan," ujarnya.

Adapun perbedaan-perbedaan itu menurutnya, pertama terkait biaya pembangunan gedung, kemudian alasan pembangunan gedung karena yang lama telah miring, terakhir terkait fasilitas di gedung mewah dengan 36 lantai. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa kehumasan yang terjadi sangat buruk dalam menginformasikan ini.

"Prosedur komunikasi dan substansi dari statement itu perlu diperbaiki," kata pria berkacamata ini.

PKS berharap, segala bentuk informasi terkait fungsi dan keberadaan lembaga DPR ke depan melalui satu pintu saja yaitu pimpinan DPR. Namun tetap saja apa yang disampaikan oleh pimpinan tersebut harus berdasarkan notulen hasil rapat.

"Pimpinan DPR sebagai juru bicara dan dia tidak boleh berwacana, mengatasnamakan dirinya sendiri," imbuhnya.

Mustafa juga meminta kepada pimpinan DPR, jika hal-hal seperti ini terjadi lagi, sebaiknya pembahasan tidak hanya di BURT saja. Pembahasan ini lebih tepat jika dilakukan langsung oleh pimpinan DPR dan komisi-komisi yang ada.

"BURT itukan sifatnya ad hoc, maka kita harapkan pimpinan berdasarkan pada kebutuhan. Meminta masukan komisi-komisi, orang per orang anggota DPR, dan itu dihimpun oleh pimpinan DPR kemudian dibicarakan," ujarnya.

(lia/fay)