Kritik SBY di Opini Kompas, Anggota TNI AU akan Diberi Sanksi

Jakarta Mabes TNI AU akan memberi sanksi kepada Adjie Suradjie atas tulisan opininya di Kompas hari ini yang mengkritik kepemimpinan Presiden SBY. TNI menilai tulisan Adjie yang mengatasnamakan 'Aggota TNI AU' di halaman 6 tersebut melanggar etika.

"Secara etika tidak dibenarkan seorang anggota TNI AU mengkritik panglima tertingginya," kata Kapuspen TNI AU Marsma Bambang Samoedro saat dihubungi detikcom, Senin (6/9/2010).

Menurut Bambang, Adjie kini berpangkat kolonel dan bertugas di Dinas Kepersonaliaan Mabes TNI AU. Yang menjadi sorotan dan masalah, kata Bambang, adalah pencatuman identitas Adjie sebagai anggota TNI AU.

Menurut dia, pencantuman identitas 'Anggota TNI AU' tersebut melanggar kode etik. Berbeda halnya kalau Adjie mengatasnamakan secara pribadi. "TNI AU akan membicarakan ini dan akan ada sidang kode etik. Nanti akan ada sanksi," imbuh Bambang.

Dalam tulisannya di opini Kompas edisi Senin (6/9/2010), Adjie menguraikan mengenai seorang pemimpin ideal dengan upaya pemberantasan korupsi yang tak kunjung tuntas. Dia menulis Indonesia sudah dipimpin oleh 5 presiden yang masing-masing mempunyai ciri kepemimpinan tersendiri.

Mulai dari Soekarno sebagai bapak proklamator, Soeharto sebagai bapak pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial, Habibie dengan teknologinya, Gus Dur dengan pluralisme dan egalitarianismenya, dan Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, hingga SBY yang kini menjabat.

"Namun sayang hingga presiden ke-enam (SBY) ada hal yang buruk yang belum berubah yaitu perilaku korup para elite negeri. Akankan korupsi menjadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab," tulis Adjie.

Adjie juga mengkritik dengan jargon kampanye SBY 'Bersama Kita Bisa' pada 2004 dan 'Lanjutkan' pada 2009. Semestinya tidak hanya sekedar jargon, tetapi SBY bisa mengimplementasikan penegakan hukum secara proporsional di masa pemerintahannya.

"Artinya apabila pemerintahan SBY berniat memberantas korupsi seharusnya flat justisia pereat mundus, hendaklah hukum ditegakkan," tulis Adjie.

Dalam tulisannya Adjie juga menguraikan mengenai perlunya keberanian seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Menurut dia, seorang pemimpin tanpa keberanian bukan pemimpin sejati. Keberanian muncul dari kepribadian kuat, sementara keraguan datang dari kepribadian yang goyah.

"Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana pemimpin yang dulu pernah memimpinnya," terang Adjie.

Di dunia ini, lanjut Adjie, terdapat pemimpin yang berani mengambil keputusan berisiko demi menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah Presiden Eva Morales (Bolivia), Ahmadinejad (Iran), dan Hugo Chavez (Venezuela).

"Oleh karena itu di sisa waktu pemerintahannya dengan jargon reformasi gelombang kedua, SBY bisa memberikan pencerahan, artinya pencanangan pemberantasan korupsi bukan sekedar retorika politik untuk menjaga komitmen dalam membangun citranya," tulis Adjie. (ndr/asy)