detikcom
Senin, 06/09/2010 00:22 WIB

Jumlah Penyeberang di Pelabuhan Merak Melonjak Hingga 5 Kali Lipat

Nograhany Widhi K - detikNews
Jakarta - Geliat arus mudik semakin nampak di Pelabuhan Merak, Banten. Pada H-6, jumlah penyeberang yang memanfaatkan jasa penyeberangan di pelabuhan itu mencapai 5 kali lipat dibanding kondisi normal.

"Antrian menjadi lebih lama," kata Media Relation PT ASDP Indonesia Ferry, Intan, kepada detikcom, Minggu (5/9/2010).

Menurut Intan, lonjakan penumpang itu terjadi pada malam hari. Ada kecenderungan pemudik memilih penyeberangan sehabis berbuka berbuka puasa. Pada saat siang hari, lonjakan penumpang hanya 2 kali lipat.

"Diimbau untuk menyeberang pada pagi dan siang hari, diusahakan sebelum hari puncak mudik, yaitu tanggal 7 dan 8 (September), Selasa dan Rabu," pinta dia.

Sementara itu, mengenai pantauan di Pelabuhan Gilimanuk, Jawa Timur, Intan mengatakan, potensi pemudik sepeda motor dari Gilimanuk ke Ketapang akan terjadi lonjakan hebat. Pemudik dari Bali disarankan untuk melakukan mudik Selasa dan Senin pagi dan siang hari.

"Hingga hari ini masih rendah, namun dikhawatirkan angkutan pada hari puncak cukup tinggi. Sekadar info, H-6 masih 8.000 unit kendaraan yang menyeberang melalui pelabuhan itu, padahal diprediksi H-7 sampai dengan H-1 sebesar 45.000," ungkap Intan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(irw/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%