Hasyim: Pemimpin Jangan Hanya Lakukan Pencitraan Diri

Jakarta Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengimbau kepada para pemimpin bangsa untuk tidak hanya melakukan pencitraan diri, keluarga maupun kelompok. Para pemimpin bangsa juga diminta untuk berani berkorban melakukan pencitraan pada negara.

"Pemimpin sebaiknya tak hanya melakukan poencitraan diri, keluarga dan kelompok serta golongan. Tetapi hendaknya melakukan pencitraan negara," kata Hasyim Muzadi saat silaturahim dan buka puasa bersama di kantor Internasional Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Jl Dempo, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (5/9/2010).

Hal itu diungkpakan Sekjen ICIS ini terkait menurunnya citra Indonesia di mata internasional dan cenderung diremehkan negara lain, seperti Malaysia. Hasyim juga mengatakan, penangkapan 3 orang DKP merupakan bukti untuk yang kesekian kalinya Indonesia tidak dihargai bangsa lain.

"Ini baru negara Malaysia, bagaimana dengan Eropa dan Amerika?" tanyanya.

Namun begitu, Hasyim mengatakan, masih ada satu yang dilihat dan dihargai bangsa lain di dunia kepada Indonesia. Yaitu, konsep yang telah dibuat opara founding father, seperti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

"Indonesia itu mayiritas Islam, tapi bukan negara Islam. Bahkan, Indonesia pun bisa berjalan dengan proses demokrasi dan kerukunan antar ummat beragama," tegasnya.

Terkait pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang ketegangan dengan Malaysia, Hasyim menilai pidato tentang sikap pemerintah itu tidak jelas.

"Kalau hanya tidak tegas, itu masih ada sikpa. Sikap pemerinmtah ini tidak jelas, posisinya di bawah tidak jelas," ungkapnya.

Seharusnya, lanjut Hasyim, Indonesia harus menentukan standing position dalam menyikapi pelecehan yang dilakukan Malaysia.

"Indonesia harus menentukan bahwa keberatan dengan ini ataui itu yang dilakukan Malaysia, terkait dengan kedaulatan dan harga diri NKRI. Dan, pidato yang disampaikan semestinya apa pun yang terjadi, salah atau benar, saya akan bela Indonesia dan pembelaannya nanti di perundingan internasional. Jadi, tidak harus ngomong panjang lebar yang justru dinilai tidak jelas," ujarnya.

(zal/irw)