Kontras Desak Pemerintah Bentuk Tim Independen

Jakarta Penyelidikan kasus kerusuhan di Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), oleh polisi belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Karenanya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah membentuk Tim Independen.

"Segera bentuk tim independen untuk investigasi kasus Buol yang terdiri dari unsur masyarakat sipil, anggota Kepolisian, Kompolnas dan Komnas HAM. Untuk yang dari masyarakat sipil sebaiknya juga memperhatikan perwakilan lokal," usul Koordinator Kontras, Harris Azhar, dalam jumpa pers di kantornya, Jl Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (4/9/2010).

Harris mengatakan, tim ini harus diberi wewenang untuk memeriksa dugaan penyiksaan Kasmir di tahanan Mapolsek Biau, penembakan pada 31 Agustus, dan sejumlah tindakan kekerasan lain, seperti pemukulan pegawai rumah sakit oleh anggota Brimob.

"Juga teror terhadap warga oleh Brimob," ucap Harris.

Kontras juga meminta pemerintah menarik pasukan Brimob dan TNI secara berkala dalam waktu secepatnya. Hal itu diperlukan untuk menghindari ketegangan.

"Kami menyayangkan kebijakan pengiriman/penambahan pasukan oleh kepolisian dan TNI. Termasuk dari Brimob, institusi yang melakukan penembakan dan terlibat kekerasan," kata pria berkacamata ini.

Harris menjelaskan bahwa penambahan pasukan terkesan sebagai upaya polisi untuk mengarahkan isu seakan-akan terjadi kerusuhan massa, padahal kasus ini malah bentuk ketidakpercayaan masyarakat pada polisi. Penyelesaian kasus Buol tidak semata-mata bisa dilakukan dengan cara pengamanan.

(lrn/gun)