Penanganan Bencana Sinabung Terkendala Masalah Koordinasi

Medan Masalah-masalah koordinasi dan ego kelembagaan dinilai masih menjadi persoalan utama dalam penanganan bencana letusan Gunung Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut). Secara tidak sadar, antar lembaga saling unjuk kewenangan.

Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Nasril Bahar, usai melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi pengungsian di Kabanjahe dan Brastagi, Kabupaten Karo. Peninjauan tersebut dilakukan bersama dengan rombongan Ketua DPR Marzuki Alie, Jumat (3/9/2010).

"Kita melihat masalah ego kelembagaan cukup besar. Yang satu merasa lebih memahami tentang tata cara penanganan bencana, yang satu merasa paling paham apa kebutuhan masyarakatnya, yang satu merasa tidak mendapat tempat ekspresi sebagai harusnya. Akhirnya, mis-koordinasi. Warga yang jadi korban," kata Nasril Bahar di Kabanjahe.

Nasril yang terpilih sebagai anggota DPR RI dari dari daerah pemilihan Kabupaten Karo, menyatakan tidak ingin menyebut nama lembaga secara spesifik yang mengalami masalah dalam koordinasi itu. Tetapi sebenarnya mudah untuk melihatnya di lapangan. Hal ini menunjukkan lembaga-lembaga tersebut tidak berhasil memetik pelajaran dari bencana-bencana alam sebelumnya untuk menciptakan langkah-langkah sistematis penanganan bencana.

Selain itu, Nasril menyatakan, dari situasi yang terpantau, kebutuhan paling besar masyarakat adalah rasa aman dan kepastian kapan bencana akan berakhir.

"Mereka ingin mendapat kepastian, kapan bencana akan berakhir? Jadi mereka bisa membuat pertimbangan-pertimbangan. Bukan sekedar menunggu di pengungsian. Tetapi memang permintaan ini sulit, sebab para ahli vulkanologi juga belum bisa memastikan, hanya berupa dugaan," kata Nasril.

(djo/djo)