Kamis, 02/09/2010 21:46 WIB

KPAI: Pelaku Pelecehan Paskibraka Harus Dijerat UU Perlindungan Anak

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus pelecehan seksual terhadap anggota Paskibra DKI. KPAI meminta agar penanganan kasus tersebut mengacu kepada UU Perlindungan Anak.

"Kami meminta agar Polda Metro mengacu kepada Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak," kata Ketua KPAI Hadi Supeno kepada wartawan di kantornya, Kamis (2/9/2010).

Karena menurutnya, jika polisi hanya menjerat pelaku dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, hukumannya terlalu ringan. Sementara pelecehan seksual terhadap anggota Paskibra yang masih di bawah umur itu, merupakan hal yang serius.

"Kalau dengan UU perlindungan anak, hukumannya lebih berat," katanya.

Pasal 80 ayat (1) berbunyi 'Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancama kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp 72 juta.'

Sementara Pasal 82 berbunyi 'Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat. Serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta dan paling sedikit Rp 60 juta.'

Menurut Hadi, tindakan para senior Paskibra itu sudah tidak bisa ditolerir. Karena berdasarkan perspektif perlindungan anak, tindakan tersebut bukan saja sebuah kekerasan, pelecehan seksual dan pelanggaran.

"Namun juga tindakan yang telah mendegradasi harkat dan martabat manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, penuh kekejian dan aniaya," tutupnya.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(mei/mok)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%