detikcom

Kamis, 02/09/2010 21:46 WIB

KPAI: Pelaku Pelecehan Paskibraka Harus Dijerat UU Perlindungan Anak

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus pelecehan seksual terhadap anggota Paskibra DKI. KPAI meminta agar penanganan kasus tersebut mengacu kepada UU Perlindungan Anak.

"Kami meminta agar Polda Metro mengacu kepada Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak," kata Ketua KPAI Hadi Supeno kepada wartawan di kantornya, Kamis (2/9/2010).

Karena menurutnya, jika polisi hanya menjerat pelaku dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, hukumannya terlalu ringan. Sementara pelecehan seksual terhadap anggota Paskibra yang masih di bawah umur itu, merupakan hal yang serius.

"Kalau dengan UU perlindungan anak, hukumannya lebih berat," katanya.

Pasal 80 ayat (1) berbunyi 'Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancama kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp 72 juta.'

Sementara Pasal 82 berbunyi 'Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat. Serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta dan paling sedikit Rp 60 juta.'

Menurut Hadi, tindakan para senior Paskibra itu sudah tidak bisa ditolerir. Karena berdasarkan perspektif perlindungan anak, tindakan tersebut bukan saja sebuah kekerasan, pelecehan seksual dan pelanggaran.

"Namun juga tindakan yang telah mendegradasi harkat dan martabat manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, penuh kekejian dan aniaya," tutupnya.


Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mei/mok)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%