Kamis, 02/09/2010 21:46 WIB

KPAI: Pelaku Pelecehan Paskibraka Harus Dijerat UU Perlindungan Anak

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus pelecehan seksual terhadap anggota Paskibra DKI. KPAI meminta agar penanganan kasus tersebut mengacu kepada UU Perlindungan Anak.

"Kami meminta agar Polda Metro mengacu kepada Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak," kata Ketua KPAI Hadi Supeno kepada wartawan di kantornya, Kamis (2/9/2010).

Karena menurutnya, jika polisi hanya menjerat pelaku dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, hukumannya terlalu ringan. Sementara pelecehan seksual terhadap anggota Paskibra yang masih di bawah umur itu, merupakan hal yang serius.

"Kalau dengan UU perlindungan anak, hukumannya lebih berat," katanya.

Pasal 80 ayat (1) berbunyi 'Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancama kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp 72 juta.'

Sementara Pasal 82 berbunyi 'Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat. Serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta dan paling sedikit Rp 60 juta.'

Menurut Hadi, tindakan para senior Paskibra itu sudah tidak bisa ditolerir. Karena berdasarkan perspektif perlindungan anak, tindakan tersebut bukan saja sebuah kekerasan, pelecehan seksual dan pelanggaran.

"Namun juga tindakan yang telah mendegradasi harkat dan martabat manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, penuh kekejian dan aniaya," tutupnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mei/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close