Detik.com News
Detik.com

Rabu, 01/09/2010 16:54 WIB

Kerusuhan di Buol, Kapolres dan Kapolsek Diminta Bertanggungjawab

Didit Tri Kertapati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kerusuhan di Kelurahan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) telah mengakibatkan 5 warga sipil tewas. Kapolres dan Kapolsek pun diminta pertanggungjawabannya.

"Kapolres dan Kapolsek minimal harus bertanggung jawab," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Iskandar Hasan usai jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (1/9/2010).

Menurut Iskandar, jika dari bawahan sudah melaporkan kerusuhan ini kepada atasannya yakni Kapolda Sulteng, dan atasannya tidak merespons, maka Kapolda juga akan dimintai pertanggungjawabannya.

"Jika dari bawah sudah melapor dan atasan tidak merespon. Maka kena dia. Lihat nanti setelah investigasi oleh tim," jawab Iskandar saat ditanyakan apakah kapolda juga turut bertanggungjawab.

Iskandar menjelaskan, kalau Kapolri telah menerjunkan tim yang pimpinan Wakapolri Komjen Pol Jusuf Manggbarani untuk melakukan investigasi. Apabila ditemukan pelanggaran, maka para anggota polri yang salah akan diberikan tindakan tegas.

"Kalau terjadi kesalahan teknis di lapangan kita akan tindak tegas," jelas Iskandar.

Iskandar menambahkan tim tersebut juga akan mengusut prosedur penggunaan senjata dengan peluru tajam. Jika ditemukan tindakan di luar ketentuan, maka akan ada sanksi yang dijatuhkan.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ddt/gus)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%