Detik.com News
Detik.com
Rabu, 01/09/2010 16:54 WIB

Kerusuhan di Buol, Kapolres dan Kapolsek Diminta Bertanggungjawab

Didit Tri Kertapati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kerusuhan di Kelurahan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) telah mengakibatkan 5 warga sipil tewas. Kapolres dan Kapolsek pun diminta pertanggungjawabannya.

"Kapolres dan Kapolsek minimal harus bertanggung jawab," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Iskandar Hasan usai jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (1/9/2010).

Menurut Iskandar, jika dari bawahan sudah melaporkan kerusuhan ini kepada atasannya yakni Kapolda Sulteng, dan atasannya tidak merespons, maka Kapolda juga akan dimintai pertanggungjawabannya.

"Jika dari bawah sudah melapor dan atasan tidak merespon. Maka kena dia. Lihat nanti setelah investigasi oleh tim," jawab Iskandar saat ditanyakan apakah kapolda juga turut bertanggungjawab.

Iskandar menjelaskan, kalau Kapolri telah menerjunkan tim yang pimpinan Wakapolri Komjen Pol Jusuf Manggbarani untuk melakukan investigasi. Apabila ditemukan pelanggaran, maka para anggota polri yang salah akan diberikan tindakan tegas.

"Kalau terjadi kesalahan teknis di lapangan kita akan tindak tegas," jelas Iskandar.

Iskandar menambahkan tim tersebut juga akan mengusut prosedur penggunaan senjata dengan peluru tajam. Jika ditemukan tindakan di luar ketentuan, maka akan ada sanksi yang dijatuhkan.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ddt/gus)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%