Detik.com News
Detik.com
Senin, 30/08/2010 19:55 WIB

Pemerintah dan DPR Sepakat UU Ormas Direvisi

Lia Harahap - detikNews
Pemerintah dan DPR Sepakat UU Ormas Direvisi
Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) direvisi. Kesepakatan ini meyusul marakinya tindak kekerasan yang dilakukan ormas tertentu.

"Segera melakukan revisi terhadap undang-undang nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana pandangan-pandangan filosofi, yuridis dan sosiolosi yang berkembang dalam rapat gabungan DPR RI," kata Ketua Komisi VIII, Abdul Kadir Karding.

Karding membacakan kesimpulan rapat antara pemerintah dengan Komisi II (pemerintahan dalam negeri), Komisi III (hukum) dan Komisi VIII (agama) DPR, di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Senayan Jakarta, Senin (30/8/2010).

Pemerintah dan DPR juga menyatakan menolak dengan tegas seluruh bentuk kekerasan atas nama apapun.

"Rapat gabungan Komisi II, Komisi III dan Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah menolak seluruh bentuk tindakan kekerasan atas nama apapun (suku, agama kelompok etnis, kelompok kepentingan, dll) karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan," ujarnya Karding.

Kesimpulan ketiga, DPR mendorong pemerintah dan penegak hukum agar tegas terhadap perilaku yang menganggu ketertiban umum.

"Mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar tegas dalam penegakan hukum terhadap perilaku-perilaku kekerasan dan anarkis oleh siapapun yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum," tambah anggota DPR Fraksi PKB ini.

Terakhir, DPR juga meminta pemerintah untuk bertindak cepat dan tegas terhadap ormas uang yang mengancam keutuhan bangsa.

"Mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan tegas terhadap ormas yang perilakunya mengancam keutuhan NKRI," tutupnya.

(lia/lrn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%