detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 22:36 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 30/08/2010 19:55 WIB

Pemerintah dan DPR Sepakat UU Ormas Direvisi

Lia Harahap - detikNews
Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) direvisi. Kesepakatan ini meyusul marakinya tindak kekerasan yang dilakukan ormas tertentu.

"Segera melakukan revisi terhadap undang-undang nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana pandangan-pandangan filosofi, yuridis dan sosiolosi yang berkembang dalam rapat gabungan DPR RI," kata Ketua Komisi VIII, Abdul Kadir Karding.

Karding membacakan kesimpulan rapat antara pemerintah dengan Komisi II (pemerintahan dalam negeri), Komisi III (hukum) dan Komisi VIII (agama) DPR, di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Senayan Jakarta, Senin (30/8/2010).

Pemerintah dan DPR juga menyatakan menolak dengan tegas seluruh bentuk kekerasan atas nama apapun.

"Rapat gabungan Komisi II, Komisi III dan Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah menolak seluruh bentuk tindakan kekerasan atas nama apapun (suku, agama kelompok etnis, kelompok kepentingan, dll) karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan," ujarnya Karding.

Kesimpulan ketiga, DPR mendorong pemerintah dan penegak hukum agar tegas terhadap perilaku yang menganggu ketertiban umum.

"Mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar tegas dalam penegakan hukum terhadap perilaku-perilaku kekerasan dan anarkis oleh siapapun yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum," tambah anggota DPR Fraksi PKB ini.

Terakhir, DPR juga meminta pemerintah untuk bertindak cepat dan tegas terhadap ormas uang yang mengancam keutuhan bangsa.

"Mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan tegas terhadap ormas yang perilakunya mengancam keutuhan NKRI," tutupnya.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(lia/lrn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
82%
Kontra
18%