detikcom
Senin, 30/08/2010 15:24 WIB

TNI AL Tangkap 4 Kapal Nelayan Berbendera Malaysia di Laut Sulawesi

Robert - detikNews
Samarinda - Kapal patroli TNI AL menangkap 4 kapal asing berbendera Malaysia di Laut Sulawesi, Karang Unarang, Nunukan, Kalimantan Timur (Kaltim). Keempat kapal ditangkap saat melakukan pencurian ikan.

Markas Lanal Nunukan, Kaltim, melaporkan penangkapan dilakukan Minggu (30/08/2010) sekitar pukul 06.47 WITA. Keempat kapal asing berbendera Malaysia itu adalah Kapal MV Kuba I GT 32 dengan jumlah ABK 12 orang, Kapal MV Marikidi GT 32 dengan jumlah ABK 13 orang, Kapal MV 3581 GT 16 dengan ABK 2 orang serta Kapal MV 990 GT 16 dengan ABK 2 orang.

Keempat kapal diidentifikasi berada di titik koordinat 04' 07' 07' Lintang Utara dan koordinat 118' 11' 49' Lintang Timur. "Kami tangkap karena diduga kuat melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)," kata Danlanal Nunukan Letkol Laut (P) Rachmad Jayadi, ketika berbincang dengan detikcom melalui telepon, Senin (30/08/2010).

Rachmad Jayadi menjelaskan,dari total 29 ABK merupakan WNI. Mereka bekerja di kapal nelayan tersebut. "Semua kapal dan ABK ada di Lanal Nunukan," ujar Rachmad.

Rachmad menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini sesuai hukum yang berlaku. Pihaknya tidak akan membuka peluang terjadinya tawar menawar dalam penegakan hukum dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.

"Pencurian di laut kita harus kita proses hukum. Apapun itu,TNI siap menjaga kedaulatan laut RI," kata Rachmad.

Ditambahkan Rachmad, penangkapan kapal berbendera Malaysia ini tidak terkait situasi politik Indonesia-Malaysia yang sedang memanas. Sebelumnya TNI AL juga pernah menangkap nelayan Filipina terkait pencurian ikan yang sama.

"Tidak ada terkait itu (ketegangan Indonesia-Malaysia). Kita cuma patroli, kebetulan ada kapal nelayan bendera Malaysia, ya kita tangkap," tegas Rachmad.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(djo/djo)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%