PKS: Koruptor, Aulia Pohan Tak Layak Dapat Remisi

Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkeyakinan ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur bahwa tidak ada remisi untuk teroris dan koruptor. Oleh karenanya, seharusnya Presiden tidak bisa memberikan remisi untuk mantan terpidana korupsi, Aulia Pohan.

"Dia kan juga mengeluarkan kebijakan yang melanggengkan perilaku koruptif. Kebijakan itu membuat peluang terjadinya korupsi, memang porsinya berbeda tapi beliau menjadi bagian dari siklus korupsi itu sendiri," ujar anggota Komisi III DPR dari FPKS Nasir Djamil, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2010).

PKS mempertanyakan konsistensi Pemerintah dalam penetapan remisi untuk Aulia Pohan. Pemerintah telah melanggar aturan yang ditetapkannya sendiri.

"PP 6 Tahun 2008 mengatur bahwa koruptor dan teroris itu tidak diberikan remisi," papar Nasir.

Nasir pun memahami munculnya spekulasi bahwa kebebasan Aulia karena kedekatannya dengan SBY. Sebab Pemerintah sampai melanggar aturan demi remisi untuk kebebasan Aulia.

"Bohong lah kalau itu tidak ada hubungannya dengan SBY. Pasti nggak enak kalau besan Presiden lama-lama dipenjara," tutupnya sambil tersenyum.

(van/nwk)