detikcom
Kamis, 19/08/2010 05:19 WIB

9 Kapolda Sertijab di Mabes Polri Hari ini

Aprizal Rahmatullah - detikNews
Jakarta - Mutasi besar-besaran kembali dilakukan jajaran kepolisian. Sebanyak 9 Kapolda akan melakukan serah terima jabatan (Sertijab).

"Ya, ada pelantikan para Kapolda," kata Kadivhumas Polri Brigjen Iskandar Hasan saat ditemui di kantornya, Jl Trunojoyo, Jaksel, Rabu (18/8/2010).

Menurut jadwal, sertijab akan digelar di Rupatama Mabes Polri pada pukul 08.30 WIB. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dijadwalkan akan bertindak sebagai Inspektur upacara (Irup).

Selain mengganti 9 Kapolda, sebelumnya Mabes Polri juga melakukan sertijab terhadap 7 Pejabat Mabes Polri. Awalnya sertijab tersebut ditunda karena Kapolri mendadak 'menghilang' meski akhirnya sertijab resmi dilakukan pada, Senin (16/8).

Berdasarkan Keputusan Kapolri nomor : KEP/479/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 berikut 9 Kapolda yang diganti;

1. Kapolda Jawa Tengah dari Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo kepada Irjen Pol Edward Aritonang.
2. Kapolda Jawa Timur dari Irjen Pol Pratiknyo diserahkan kepada Irjen Pol Badrodin Haiti.
3. Kapolda Sulawesi Selatan dari Irjen Pol Adang Rochyana kepada Irjen Pol Waenal Usman.
4. Kapolda Sulawesi Utara dari Brigjen Pol Hertian Aristarkus kepada Kombes Pol Carlo Tewu.
5. Kapolda Bali dari Irjen Pol Sutisna kepada Irjen Pol Hadiatmoko.
6. Kapolda DIY dari Brigjen Pol Sunaryono kepada Brigjen Pol Sutarsa.
7. Kapolda Jambi dari Brigjen Pol Dadang Garhadi Karnasaputra kepada Brigjen Pol Bambang Suparsono.
8. Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Erwin PL Tobing kepada Brigjen Pol
Sukrawardi Dahlan.
9. Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Sukawardi Dahlan kepada Brigjen Pol Sigit Sudarmanto.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ape/rdf)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
66%
Kontra
34%