detikcom
Kamis, 19/08/2010 03:31 WIB

Ruhut Hanya Peniup Terompet Orkestra Partai Demokrat

Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Ruhut Sitompul kerap mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi. Namun Ruhut dinilai tidak asal mengeluarkan pernyataan kontroversial, ada yang mengatur. Ibarat sebuah orkestra, Ruhut hanya peniup terompet.

"Partai Demokrat sebesar ini tentunya punya startegi. Seperti orkestra, ada terompet, saxophone, genderang dan ada dirigen," ujar pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya kepada detikcom, Rabu (18/8/2010).

Menurut Yunarto, semua pengatur orkestra ini adalah Sang Dirigen. Siapa lagi kalau bukan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau melihat kultur Partai Demokrat, tentunya dirigennya bukan sekelas ketua umum, tapi bergantung pada ketua dewan pembina," terang dia.

Bukti bahwa Ruhut sengaja dipasang untuk melempar isu-isu kontroversial yang merupakan test case di masyarakat, jelas terlihat. Ruhut tidak pernah mendapat sanksi atas berbagai ucapannya yang kontroversial.

"Saya melihat ini testing PD melempar polemik. Lebih aman ini dikeluarkan public enemy, beban polemik ditanggung Ruhut dan tidak ditanggung PD, sehingga lebih ringan. Masyarakat menganggap Ruhut biasa mengeluarkan pernyataan kontroversi," tambahnya.

Sebelumnya Ruhut Sitompul mengusulkan untuk mengamandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden, agar SBY bisa menjabat kembali di periode mendatang. Namun Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum membantah usulan Ruhut ini merupakan usulan resmi partai.

Presiden SBY pun menegaskan dirinya menolak usulan Ruhut ini. SBY menegaskan masa jabatan presiden tidak perlu ditambah.

"Jadi apakah mungkin masa jabatan yang telah tepat, diubah? Maka semua sependapat untuk menolak dan menentang pikiran itu," ujar SBY di depan MPR, Rabu (18/8/2010).

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rdf/mei)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
62%
Kontra
38%