detikcom
Selasa, 17/08/2010 06:17 WIB

Pemerintah Didesak Segera Dirikan Sea and Coast Guard Indonesia

Aprizal Rahmatullah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ilustrasi (penjaga pantai)
Jakarta - Penangkapan 3 petugas patroli Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Polisi Malaysia dianggap sebagai insiden memalukan. Agar tak terulang, pemerintah didesak agar segera membentuk lembaga penjagaan laut dan pantai (Sea Coast Guard).

"Pemerintah perlu segera merealisasikan rencana pendirian institusi penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) berdasarkan UU 17/08 tentang pelayaran yang bisa menjadi institusi pengawasan sumber daya perikanan dan laut kita di wilayah perbatasan," ujar pengamat kelautan dari ITS Surabaya Saut Gurning dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (16/8/2010).

Saut mengatakan, persiapan menuju pembentukan institusi ini terkesan berjalan di tempat. Hal ini karena ego sektoral terkait tugas-tugas keamanan laut kita masih kental terjadi.

Hal itu seperti kesatuan penjaga laut dan pantai, TNI-AL, Kepolisian (Polairud), Imigrasi, DKP, Bea dan Cukai, serta Kehutanan. Institusi Bakorkamla (badan koordinasi keamanan laut) yang dibentuk untuk menguatkan koordinasi operasi antar institusi (integrasi horisontal) berkaitan dengan keamanan laut ini ternyata juga berjalan relatif tidak efektif.

"Bahkan dalam insiden Tanjung Berakit ini, tidak ada indikasi koordinasi intra institusi pengawasan dibawah kendali Bakorkamla guna mendukung operasi satuan kerja (satker) pengawasan perikanan DKP itu," tukas dosen Fakultas Teknologi Kelautan ITS ini.

Lebih mirisnya, ujar Saut, saat ini seluruh institusi-insitusi berkait dengan operasi laut itu masing-masing memiliki armada pengawasan laut (yang walau dalam kondisi terbatas) namun dalam menghadapi hal-hal kecil dan sering terjadi (recurrent) seperti insiden Berakit ini.

Jadi tak salah kalau sebenarnya segala program pengawasan laut yang dilakukan banyak tangan dan kewenangan atas nama kepentingan negara itu sebenarnya mengerjakan sesuatu yang tidak efektif, terkesan apa adanya bahkan cenderung mengokohkan asas zero sum game. Selanjutnya, pola koordinatif yang lebih memperkuat institusi secara horizontal ini ternyata menciptakan mekanisme overlapping pengawasan laut yang tidak efisien. Next

Halaman 1 2

Ikuti sejumlah peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 12.45 WIB

(ape/ape)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 21/07/2014 12:41 WIB
    Wamenhub: Jembatan Comal Bikin Jalur Darat Lebih Kompleks, Ada 3 Alternatif
    Gb Jembatan Comal, Pemalang, Jateng, yang ambles pada Jumat (18/7) malam lalu membuat mudik via jalur darat lebih kompleks. Memang Kementerian PU mengebut pengerjaan jembatan itu. Namun di satu sisi harus menunggu kelayakannya. Ada 3 alternatif jalur mudik menghindari Jembatan Comal.
ProKontra Index »

Polisi akan Razia dan Bubarkan Sahur on The Road

Dari hari ke hari, Sahur on The Road (SOTR) alias sahur keliling yang awalnya niatnya baik, membagi-bagikan sahur ke warga tidak mampu, kini melenceng semakin meresahkan, melakukan vandalisme hingga pembacokan. Terakhir Senin (21/7) dini hari, beberapa korban pembacokan kelompok SOTR berjatuhan. Polda Metro Jaya akan merazia, membubarkan hingga menindak kelompok SOTR yang melakukan tindak pidana. Bila Anda setuju dengan tindakan Polda Metro Jaya, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%
MustRead close