Selasa, 17/08/2010 06:17 WIB

Pemerintah Didesak Segera Dirikan Sea and Coast Guard Indonesia

Aprizal Rahmatullah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ilustrasi (penjaga pantai)
Jakarta - Penangkapan 3 petugas patroli Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Polisi Malaysia dianggap sebagai insiden memalukan. Agar tak terulang, pemerintah didesak agar segera membentuk lembaga penjagaan laut dan pantai (Sea Coast Guard).

"Pemerintah perlu segera merealisasikan rencana pendirian institusi penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) berdasarkan UU 17/08 tentang pelayaran yang bisa menjadi institusi pengawasan sumber daya perikanan dan laut kita di wilayah perbatasan," ujar pengamat kelautan dari ITS Surabaya Saut Gurning dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (16/8/2010).

Saut mengatakan, persiapan menuju pembentukan institusi ini terkesan berjalan di tempat. Hal ini karena ego sektoral terkait tugas-tugas keamanan laut kita masih kental terjadi.

Hal itu seperti kesatuan penjaga laut dan pantai, TNI-AL, Kepolisian (Polairud), Imigrasi, DKP, Bea dan Cukai, serta Kehutanan. Institusi Bakorkamla (badan koordinasi keamanan laut) yang dibentuk untuk menguatkan koordinasi operasi antar institusi (integrasi horisontal) berkaitan dengan keamanan laut ini ternyata juga berjalan relatif tidak efektif.

"Bahkan dalam insiden Tanjung Berakit ini, tidak ada indikasi koordinasi intra institusi pengawasan dibawah kendali Bakorkamla guna mendukung operasi satuan kerja (satker) pengawasan perikanan DKP itu," tukas dosen Fakultas Teknologi Kelautan ITS ini.

Lebih mirisnya, ujar Saut, saat ini seluruh institusi-insitusi berkait dengan operasi laut itu masing-masing memiliki armada pengawasan laut (yang walau dalam kondisi terbatas) namun dalam menghadapi hal-hal kecil dan sering terjadi (recurrent) seperti insiden Berakit ini.

Jadi tak salah kalau sebenarnya segala program pengawasan laut yang dilakukan banyak tangan dan kewenangan atas nama kepentingan negara itu sebenarnya mengerjakan sesuatu yang tidak efektif, terkesan apa adanya bahkan cenderung mengokohkan asas zero sum game. Selanjutnya, pola koordinatif yang lebih memperkuat institusi secara horizontal ini ternyata menciptakan mekanisme overlapping pengawasan laut yang tidak efisien. Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ape/ape)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%