Detik.com News
Detik.com
Rabu, 04/08/2010 14:05 WIB

Korban Bencana Alam di Indonesia Diusulkan Diberi Asuransi

Anwar Khumaini - detikNews
Korban Bencana Alam di Indonesia Diusulkan Diberi Asuransi
Jakarta - Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sering dilanda bencana alam. Untuk meringankan korban bencana, United Nations Development Program (UNDP) mengusulkan diadakannya asuransi untuk para korban bencana.

"Ada diskusi cukup mendalam mengenai solusi bencana alam, kebetulan UNDP itu berpengalaman set up asuransi gempa di Turki," kata Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat usai mendampingi Wakil Presiden Boediono bertemu dengan Direktur UNDP Ajay Chibber di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (4/8/2010).

Menurut Yopie, asuransi bencana ini sudah dilaksanakan secara nasional di Turki. UNDP pun telah menawarkan kemungkinan Indonesia bisa menyelenggarakan model yang sama dengan Turki. Alasannya, Indonesia sangat rentan dengan gempa bumi.

Namun demikian, Wakil Presiden Boediono belum merespon ajakan UNDP ini. "Ini baru usulan yang tidak harus dituruti," ujar Yopie.

Yopie menjelaskan, asuransi seperti ini akan membawa dampak besar terhadap budget dan program juga sangat besar. Asuransi harus dilakukan oleh pemerintah. "Tapi perlu dipikirkan persoalan Indonesia soal apakah rakyat mampu ikut asuransi itu, sebuah pemikiran," imbuhnya.

Selain membahas masalah asuransi, Boediono dan Ajay juga mendiskusikan masalah indikator-indokator kemiskinan. Ajay menyampaikan rencana UNDP pada awal bulan Oktober akan luncurkan sebuah metode baru dalam mengukur dan survei terhadap kemiskinan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(anw/gun)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%