Rabu, 04/08/2010 14:05 WIB

Korban Bencana Alam di Indonesia Diusulkan Diberi Asuransi

Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta - Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sering dilanda bencana alam. Untuk meringankan korban bencana, United Nations Development Program (UNDP) mengusulkan diadakannya asuransi untuk para korban bencana.

"Ada diskusi cukup mendalam mengenai solusi bencana alam, kebetulan UNDP itu berpengalaman set up asuransi gempa di Turki," kata Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat usai mendampingi Wakil Presiden Boediono bertemu dengan Direktur UNDP Ajay Chibber di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (4/8/2010).

Menurut Yopie, asuransi bencana ini sudah dilaksanakan secara nasional di Turki. UNDP pun telah menawarkan kemungkinan Indonesia bisa menyelenggarakan model yang sama dengan Turki. Alasannya, Indonesia sangat rentan dengan gempa bumi.

Namun demikian, Wakil Presiden Boediono belum merespon ajakan UNDP ini. "Ini baru usulan yang tidak harus dituruti," ujar Yopie.

Yopie menjelaskan, asuransi seperti ini akan membawa dampak besar terhadap budget dan program juga sangat besar. Asuransi harus dilakukan oleh pemerintah. "Tapi perlu dipikirkan persoalan Indonesia soal apakah rakyat mampu ikut asuransi itu, sebuah pemikiran," imbuhnya.

Selain membahas masalah asuransi, Boediono dan Ajay juga mendiskusikan masalah indikator-indokator kemiskinan. Ajay menyampaikan rencana UNDP pada awal bulan Oktober akan luncurkan sebuah metode baru dalam mengukur dan survei terhadap kemiskinan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(anw/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%