Rabu, 04/08/2010 14:05 WIB

Korban Bencana Alam di Indonesia Diusulkan Diberi Asuransi

Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta - Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sering dilanda bencana alam. Untuk meringankan korban bencana, United Nations Development Program (UNDP) mengusulkan diadakannya asuransi untuk para korban bencana.

"Ada diskusi cukup mendalam mengenai solusi bencana alam, kebetulan UNDP itu berpengalaman set up asuransi gempa di Turki," kata Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat usai mendampingi Wakil Presiden Boediono bertemu dengan Direktur UNDP Ajay Chibber di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (4/8/2010).

Menurut Yopie, asuransi bencana ini sudah dilaksanakan secara nasional di Turki. UNDP pun telah menawarkan kemungkinan Indonesia bisa menyelenggarakan model yang sama dengan Turki. Alasannya, Indonesia sangat rentan dengan gempa bumi.

Namun demikian, Wakil Presiden Boediono belum merespon ajakan UNDP ini. "Ini baru usulan yang tidak harus dituruti," ujar Yopie.

Yopie menjelaskan, asuransi seperti ini akan membawa dampak besar terhadap budget dan program juga sangat besar. Asuransi harus dilakukan oleh pemerintah. "Tapi perlu dipikirkan persoalan Indonesia soal apakah rakyat mampu ikut asuransi itu, sebuah pemikiran," imbuhnya.

Selain membahas masalah asuransi, Boediono dan Ajay juga mendiskusikan masalah indikator-indokator kemiskinan. Ajay menyampaikan rencana UNDP pada awal bulan Oktober akan luncurkan sebuah metode baru dalam mengukur dan survei terhadap kemiskinan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(anw/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%