Pembatasan Kendaraan Pribadi Tidak Akan Selesaikan Kemacetan

Jakarta Kemacetan terlanjur menancapkan akar tunjangnya demikian dalam sehingga sulit untuk dimusnahkan dari Ibukota. Pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi tidak akan sanggup menyelesaikan masalah tersebut sepanjang transportasi umum tidak dibenahi.

"Memiliki kendaraan pribadi itu hak azasi manusia. Kalau misalnya mau membatasi sepeda motor, bagaimana coba. Ada orang yang harus cari nafkah, uang terbatas. Pembatasan seperti itu diskriminatif," ujar pengamat transportasi, Dr Idwan Santoso, kepada detikcom, Kamis (29/7/2010).

Tidak dipungkiri sebagian orang membeli kendaraan pribadi sebagai perwujudan kemapanan sosial ekonominya. Namun yang lebih penting kendaraan adalah alat untuk mobilitas.

"Jadi biarkan saja setiap orang mau beli kendaraan, karena itu hak masing-masing orang. Tapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya agar mereka tidak menggunakan kendaraan pribadinya itu," kata akademisi program studi transportasi ITB ini.

Menurutnya, agar kendaraan pribadi tidak digunakan adalah dengan cara membuat transportasi umum menjadi menarik. Yakni dengan membuat angkutan umum menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan lebih berkualitas.

Terkait wacana kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar untuk mengurai kemacetan, menurut alumnus Imperia College University of London ini tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat. Hal itu dikarenakan angkutan umum yang masih belum memadai.

"Jangan wacanakan berbayar kalau angkutan umum masih belum beres. Kalau seperti itu masyarakat jadi tidak dihadapkan pada pilihan, artinya tidak akan menyelesaikan masalah," tutur Idwan.

(nrl/nrl)