detikcom
Senin, 26/07/2010 16:50 WIB

KY Serahkan Nama-Nama Calon Hakim Agung ke DPR

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menyerahkan daftarkan nama-nama calon hakim agung ke DPR. Nama-nama yang masuk tersebut kemudian akan diseleksi DPR.

"Sesuai undang-undang KY menyerahkan nama-nama kepada DPR untuk melakukan fit and proper test. KY menyampaikn 53 nama calon hakim agung, kemudian tersaring hingga tinggal 6 orang," kata Ketua DPR Marzukie Alie.

Hal ini disampaikan Marzukie seusai bertemu dengan Ketua KY Busyro Muqodas di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/7/2010).

Marzukie menjelaskan, dari enam nama yang diajukan tersebut akan dipilih dua orang nama menjadi hakim agung. "Namanya belum diketahui tapi dari 6 orang itu 4 orang berasal dari jalur karir dan 2 orang non karir," katanya.

Marzukie menyatakan, pemerintah dan Komisi III telah sepakat untuk perpanjangan masa jabatan Busyro Muqodas. Hal ini disebabkan belum selesainya seleksi hakim agung tersebut.

"Pemerintah telah bicara dengan Komisi III dan kita sepakat perpanjangan hanya perlu Kepres dan tidak perlu UU," katanya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nal/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%