Detik.com News
Detik.com
Senin, 26/07/2010 16:50 WIB

KY Serahkan Nama-Nama Calon Hakim Agung ke DPR

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menyerahkan daftarkan nama-nama calon hakim agung ke DPR. Nama-nama yang masuk tersebut kemudian akan diseleksi DPR.

"Sesuai undang-undang KY menyerahkan nama-nama kepada DPR untuk melakukan fit and proper test. KY menyampaikn 53 nama calon hakim agung, kemudian tersaring hingga tinggal 6 orang," kata Ketua DPR Marzukie Alie.

Hal ini disampaikan Marzukie seusai bertemu dengan Ketua KY Busyro Muqodas di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/7/2010).

Marzukie menjelaskan, dari enam nama yang diajukan tersebut akan dipilih dua orang nama menjadi hakim agung. "Namanya belum diketahui tapi dari 6 orang itu 4 orang berasal dari jalur karir dan 2 orang non karir," katanya.

Marzukie menyatakan, pemerintah dan Komisi III telah sepakat untuk perpanjangan masa jabatan Busyro Muqodas. Hal ini disebabkan belum selesainya seleksi hakim agung tersebut.

"Pemerintah telah bicara dengan Komisi III dan kita sepakat perpanjangan hanya perlu Kepres dan tidak perlu UU," katanya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nal/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%