Rabu, 21/07/2010 16:29 WIB

Permukaan Tanah Turun 2,5 Cm Per Tahun, Jakarta Utara Terancam Tenggelam

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Permukaan tanah di kawasan Jakarta Utara (Jakut) terus mengalami penurunan. Setiap tahunnya, terjadi pendangkalan sepanjang 2,5 cm. Jika terus terjadi, bukan tidak mungkin wilayah tersebut akan terendam air.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat, kondisi batuan yang sudah tua di Jakarta Utara menjadi penyebabnya. Selain itu, pengambilan air tanah yang berlebihan juga ikut mempengaruhi pendangkalan.

"Di Jakut pendangkalan terjadi sekitar 2,5 cm per tahun. Akan membuat tenggelam kalau terus-terusan diambil airnya. Apalagi banyak banyak bangunan di wilayah Jakut yang berakibat beban tanah menjadi berat," jelas peneliti geoteknologi LIPI, Robert Delinom, kepada detikcom, Rabu (21/7/2010).

Menurut Robert, ancaman pendangkalan tidak hanya terjadi di Jakut. Kawasan selatan Jakarta juga ada kemungkinan mengalami hal serupa.

"Contohnya di Jaksel, ada pendangkalan. Tapi karena batuannya lebih kuat dan padat, pendangkalan tidak akan terlalu parah," tambahnya.

Lalu solusinya bagaimana? Robert menjelaskan, perlu ada pembatasan dalam penggunaan air tanah di kawasan Jakarta Utara. Selain itu, jumlah bangunan yang membebani tanah juga perlu dikurangi.

"Pembangunan Jakut jangan terlalu banyak, itu menjadi beban. Apalagi kalau arsiteknya buruk," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri PU Djoko Kirmanto juga mengkhawatirkan penggunaan air tanah yang berlebihan. Hal ini akan membuat penurunan permukaan tanah di Jakarta dan menimbulkan kerawanan banjir.

"Lama kelamaan air asin akan masuk dan lingkungan kita rusak. Perlu kerja sama dan keterpaduan semua pihak untuk mengatasinya," tegas Djoko dalam sebuah acara diskusi.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%