detikcom
Jumat, 16/07/2010 05:03 WIB

DPR Desak Polri Serahkan Kasus Rekening Jenderal ke KPK

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - DPR berharap Polri menuntaskan kasus rekening gendut jenderal polisi secara objektif. Polri tak hanya mencari tahu pemilik rekening gendut tetapi harus mengusut adanya kemungkinan korupsi guna memperoleh rekening dengan jumlah fantastis tersebut.

"Untuk itu, kepolisian harus menyelidiki secara obyektif dan tuntas asal usul rekening tersebut, sumbernya, cara perolehannya, dan peruntukkannya. Pengungkapan secara objektif masalah ini menjadi penting untuk membangun kembali kepercayaan dan kewibawaan institusi publik di mata masyarakat," ujar Ketua Komisi III DPR Benny K Harman kepada detikcom, Jumat (16/7/2010).

Benny berharap Polri langsung mengusut begitu mengetahui rekening tak wajar milik Jenderal Polri. Kalau dirasa ada indikasi korupsi, Polri harus melimpahkan ke KPK untuk menyelidiki.

"Apabila ada indikasi tipikor dalam pengungkapan rekening tersebut maka pimpinan Polri harus menyerahkan itu kepada KPK untuk diselidiki secara obyektif," terang Benny.

Benny menyampaikan, keterbukaan dan objektifitas Polri mengusut rekening gendut di internal pejabat Polri sangat dinantikan masyarakat. Citra dan reputasi Polri dipertaruhkan.

"Langkah ini akan menjadi awal yang baru untuk memberikan harapan yang lebih pasti kepada masyarakat akan arah reformasi internal kepolisian," tutupnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/ape)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%