detikcom

Jumat, 16/07/2010 05:03 WIB

DPR Desak Polri Serahkan Kasus Rekening Jenderal ke KPK

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - DPR berharap Polri menuntaskan kasus rekening gendut jenderal polisi secara objektif. Polri tak hanya mencari tahu pemilik rekening gendut tetapi harus mengusut adanya kemungkinan korupsi guna memperoleh rekening dengan jumlah fantastis tersebut.

"Untuk itu, kepolisian harus menyelidiki secara obyektif dan tuntas asal usul rekening tersebut, sumbernya, cara perolehannya, dan peruntukkannya. Pengungkapan secara objektif masalah ini menjadi penting untuk membangun kembali kepercayaan dan kewibawaan institusi publik di mata masyarakat," ujar Ketua Komisi III DPR Benny K Harman kepada detikcom, Jumat (16/7/2010).

Benny berharap Polri langsung mengusut begitu mengetahui rekening tak wajar milik Jenderal Polri. Kalau dirasa ada indikasi korupsi, Polri harus melimpahkan ke KPK untuk menyelidiki.

"Apabila ada indikasi tipikor dalam pengungkapan rekening tersebut maka pimpinan Polri harus menyerahkan itu kepada KPK untuk diselidiki secara obyektif," terang Benny.

Benny menyampaikan, keterbukaan dan objektifitas Polri mengusut rekening gendut di internal pejabat Polri sangat dinantikan masyarakat. Citra dan reputasi Polri dipertaruhkan.

"Langkah ini akan menjadi awal yang baru untuk memberikan harapan yang lebih pasti kepada masyarakat akan arah reformasi internal kepolisian," tutupnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/ape)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%