detikcom

Jumat, 16/07/2010 05:03 WIB

DPR Desak Polri Serahkan Kasus Rekening Jenderal ke KPK

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - DPR berharap Polri menuntaskan kasus rekening gendut jenderal polisi secara objektif. Polri tak hanya mencari tahu pemilik rekening gendut tetapi harus mengusut adanya kemungkinan korupsi guna memperoleh rekening dengan jumlah fantastis tersebut.

"Untuk itu, kepolisian harus menyelidiki secara obyektif dan tuntas asal usul rekening tersebut, sumbernya, cara perolehannya, dan peruntukkannya. Pengungkapan secara objektif masalah ini menjadi penting untuk membangun kembali kepercayaan dan kewibawaan institusi publik di mata masyarakat," ujar Ketua Komisi III DPR Benny K Harman kepada detikcom, Jumat (16/7/2010).

Benny berharap Polri langsung mengusut begitu mengetahui rekening tak wajar milik Jenderal Polri. Kalau dirasa ada indikasi korupsi, Polri harus melimpahkan ke KPK untuk menyelidiki.

"Apabila ada indikasi tipikor dalam pengungkapan rekening tersebut maka pimpinan Polri harus menyerahkan itu kepada KPK untuk diselidiki secara obyektif," terang Benny.

Benny menyampaikan, keterbukaan dan objektifitas Polri mengusut rekening gendut di internal pejabat Polri sangat dinantikan masyarakat. Citra dan reputasi Polri dipertaruhkan.

"Langkah ini akan menjadi awal yang baru untuk memberikan harapan yang lebih pasti kepada masyarakat akan arah reformasi internal kepolisian," tutupnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/ape)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%