Jumat, 16/07/2010 05:03 WIB

DPR Desak Polri Serahkan Kasus Rekening Jenderal ke KPK

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - DPR berharap Polri menuntaskan kasus rekening gendut jenderal polisi secara objektif. Polri tak hanya mencari tahu pemilik rekening gendut tetapi harus mengusut adanya kemungkinan korupsi guna memperoleh rekening dengan jumlah fantastis tersebut.

"Untuk itu, kepolisian harus menyelidiki secara obyektif dan tuntas asal usul rekening tersebut, sumbernya, cara perolehannya, dan peruntukkannya. Pengungkapan secara objektif masalah ini menjadi penting untuk membangun kembali kepercayaan dan kewibawaan institusi publik di mata masyarakat," ujar Ketua Komisi III DPR Benny K Harman kepada detikcom, Jumat (16/7/2010).

Benny berharap Polri langsung mengusut begitu mengetahui rekening tak wajar milik Jenderal Polri. Kalau dirasa ada indikasi korupsi, Polri harus melimpahkan ke KPK untuk menyelidiki.

"Apabila ada indikasi tipikor dalam pengungkapan rekening tersebut maka pimpinan Polri harus menyerahkan itu kepada KPK untuk diselidiki secara obyektif," terang Benny.

Benny menyampaikan, keterbukaan dan objektifitas Polri mengusut rekening gendut di internal pejabat Polri sangat dinantikan masyarakat. Citra dan reputasi Polri dipertaruhkan.

"Langkah ini akan menjadi awal yang baru untuk memberikan harapan yang lebih pasti kepada masyarakat akan arah reformasi internal kepolisian," tutupnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/ape)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%