Kamis, 15/07/2010 10:51 WIB

Demo Pengacara Ricuh

MA Laporkan KAI ke Polri foto

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) akan melaporkan Kongres Advokat Indonesia (KAI) menyusul pengrusakan saat demo pengacara ke Mabes Polri. Pimpinan MA juga melaporkan fitnah dugaan menerima suap.

"Atas kejadian itu, kami akan membuat laporan ke Mabes Polri. Untuk pasal aduannya, kami masih koordinasi. Siang inilah, habis makan siang," kata Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dalam jumpa pers di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/7/2010).

MA sudah mengumpulkan bukti-bukti tentang pengrusakan, fitnah dan penghinaan.

"Penghinaannya foto ketua MA diturunkan dan diinjak-injak. Ini sudah masuk ranah hukum dan kami akan tindaklanjuti Untuk fitnah dan penghinaan, personal. Tetapi, kalau demo pengrusakan anarkis yaitu KAI," kata Nurhadi.

Dikatakan dia, fitnah itu disampaikan salah seorang dari perwakilan KAI yang menuduh ada pimpinan MA menerima suap dari Peradi sebesar Rp 1 miliar. Fitnah dilontarkan saat demo dan saat bertemu dengan MA.

"Kita punya bukti record-nya," ujar Nurhadi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%