Detik.com News
Detik.com
Kamis, 15/07/2010 10:51 WIB

Demo Pengacara Ricuh

MA Laporkan KAI ke Polri foto

Andi Saputra - detikNews
 MA Laporkan KAI ke Polri
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) akan melaporkan Kongres Advokat Indonesia (KAI) menyusul pengrusakan saat demo pengacara ke Mabes Polri. Pimpinan MA juga melaporkan fitnah dugaan menerima suap.

"Atas kejadian itu, kami akan membuat laporan ke Mabes Polri. Untuk pasal aduannya, kami masih koordinasi. Siang inilah, habis makan siang," kata Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dalam jumpa pers di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/7/2010).

MA sudah mengumpulkan bukti-bukti tentang pengrusakan, fitnah dan penghinaan.

"Penghinaannya foto ketua MA diturunkan dan diinjak-injak. Ini sudah masuk ranah hukum dan kami akan tindaklanjuti Untuk fitnah dan penghinaan, personal. Tetapi, kalau demo pengrusakan anarkis yaitu KAI," kata Nurhadi.

Dikatakan dia, fitnah itu disampaikan salah seorang dari perwakilan KAI yang menuduh ada pimpinan MA menerima suap dari Peradi sebesar Rp 1 miliar. Fitnah dilontarkan saat demo dan saat bertemu dengan MA.

"Kita punya bukti record-nya," ujar Nurhadi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%