Selasa, 13/07/2010 05:28 WIB

MOS Tidak Perlu Jika Hanya Jadi Ajang Perploncoan

Reza Yunanto - detikNews
Jakarta - Anggota Komisi X DPR Herlini Amran mewanti-wanti dampak negatif pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS). Sekolah diimbau untuk meniadakan MOS jika hanya jadi ajang perploncoan.

"Kegiatan MOS saat ini sudah tidak diperlukan lagi jika hanya melahirkan budaya kekerasan dan dendam antara senior dan yunior," ujarnya dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (13/7/2010).

MOS atau yang biasa disebut ospek ini lumrah dilakukan di setiap tingkatan sekolah. MOS biasanya berlangsung selama sepekan yang merupakan bagian dari perkenalan siswa dengan sekolahnya yang baru.

Menurut Herlini, jika MOS hanya sekedar pengenalan sekolah saja dan tidak melahirkan dampak positif dan malah menimbulkan korban, maka wajib hukumnya bagi sekolah meniadakan kegiatan tersebut.

Namun demmikian bukan berarti MOS tidak bisa dilakukan. Menurut dia bila sekolah tetap ingin mengadakan MOS, maka formatnya harus diubah dengan format yang lebih mengedepankan subtansi yang bisa memperkuat moral siswa.

"Memberikan dampak kemudahan beradaptasi bagi siswa baik dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya, dan bisa membangun karakter kebangsaan yang lebih baik tentunya," saran politisi PKS dari dapi Kepulauan Riau ini.

Herlini mengingatkan, sebaiknya Dinas Pendidikan di seluruh Provinsi dan kepala sekolah melakukan pengawasan terkait dengan diselenggarakannya MOS di tiap-tiap sekolah. Menurutnya, imbauan Mendiknas mengenai pelaksanaan MOS harus dicamkan oleh tiap-tiap sekolah.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(Rez/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%