Sabtu, 03/07/2010 13:25 WIB

Lokalisasi Judi, Pemerintah Perlu Minta Nasihat Pemuka Agama

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Wacana lokalisasi judi dinilai sebagai masalah yang sensitif. Pemerintah harus meminta masukan pemuka agama sebelum merealisasikan gagasan itu.

"Saya yakin masing-masing agama punya pandangan yang sama dengan kegiatan judi. Karena itu, pemerintah perlu mendapat masukan meminta nasihat kepada pemuka agama," kata anggota Komisi III DPR Nasir Jamil.

Hal ini disampaikan Nasir usai diskusi bertajuk Polisiku Ulang Tahun yang diselenggarakan Radio Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/7/2010).

Menurut dia, pemerintah sebaiknya fokus menyejahterakan rakyat ketimbang mengerjakan lokalisasi judi.

"Saya pikir masih banyak potensi di Indonesia yang belum tergali. Kalau mau jujur, judi itu berapa persen sih dari penerimaan negara. Pemerintah sebaiknya tidak usang ngebet mikir masalah lokalisasi judi. Jangan juga membangun opini daripada keluar duit ke luar negeri," papar politisi PKS ini.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
72%
Kontra
28%