detikcom
Sabtu, 03/07/2010 13:25 WIB

Lokalisasi Judi, Pemerintah Perlu Minta Nasihat Pemuka Agama

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Wacana lokalisasi judi dinilai sebagai masalah yang sensitif. Pemerintah harus meminta masukan pemuka agama sebelum merealisasikan gagasan itu.

"Saya yakin masing-masing agama punya pandangan yang sama dengan kegiatan judi. Karena itu, pemerintah perlu mendapat masukan meminta nasihat kepada pemuka agama," kata anggota Komisi III DPR Nasir Jamil.

Hal ini disampaikan Nasir usai diskusi bertajuk Polisiku Ulang Tahun yang diselenggarakan Radio Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/7/2010).

Menurut dia, pemerintah sebaiknya fokus menyejahterakan rakyat ketimbang mengerjakan lokalisasi judi.

"Saya pikir masih banyak potensi di Indonesia yang belum tergali. Kalau mau jujur, judi itu berapa persen sih dari penerimaan negara. Pemerintah sebaiknya tidak usang ngebet mikir masalah lokalisasi judi. Jangan juga membangun opini daripada keluar duit ke luar negeri," papar politisi PKS ini.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/gah)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%
MustRead close