detikcom
Jumat, 02/07/2010 18:35 WIB

Jaksa Agung Tak Sah

Yuzril: Mahfud MD Keliru

Ari Saputra - detikNews
Yusril Ihza Mahendra (dok detikcom).
Jakarta - Yuzril Ihza Mahendra menolak pandangan Ketua MK Mahfud MD tentang legalitas proses penetapan dirinya sebegai tersangka kasus Sisminbakum. Menurutnya seluruh produk hukum dari Kejaksaan Agung praktis tidak sah sebab dipimpin oleh pemimpin yang tidak sah pula.

"Mahfud MD keliru. Kalau Jaksa Agung-nya tidak sah, maka semuanya batal demi hukum, semuanya produk hukum dan turunannya (termasuk mengusulkan Jampidsus dan penetapan tersangka-red)," kata Yuzril pada reporter detikcom, Jumat, (2/7/2010).

Mantan Mensesneg dan Menkum HAM ini membenarkan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) diangkat oleh Presiden RI. Namun pengangkatan tersebut berdasarkan kepada usulan dari Jaksa Agung yang status hukumnya layak dipertanyakan terkait usianya yang melewati batas usai pensiun sebagai mana diatur UU Kejaksaan.

"Sehingga pengangkatan Jampidus-pun menjadi batal demi hukum," imbuh Yusril.

Menurut UU Kejaksaan, Jaksa Agung karier pensiun pada usia 62 tahun dan saat ini Hendarman Supandji berusia 63 tahun. Apabila penggangkatan Hendarman adalah melalui jalur non karier maka seharusnya dilantik ulang pada 2009.

Tetapi pada kenyataannya Presiden SBY tidak melakukan pelantikan ulang. Fakta ini yang kemudian menjadi dasar tudingan Yuzril bahwa Hendarman adalah Jaksa "bodong".

Sebelumnya, Mahfud MD menilai penetapan Yuzril sebagai tersangka tetap sah walau status Hendarman Supandji selaku Jaksa Agung layak dipertanyakan. Alasanya penetapan status tersangka tidak sampai melibatkan Jaksa Agung, melainkan cukup hanya sampai pada tingkat Jampidsus bahkan Direktur Penyidik.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(Ari/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
50%
Kontra
50%