Detik.com News
Detik.com
Jumat, 02/07/2010 18:35 WIB

Jaksa Agung Tak Sah

Yuzril: Mahfud MD Keliru

Ari Saputra - detikNews
Yuzril: Mahfud MD Keliru Yusril Ihza Mahendra (dok detikcom).
Jakarta - Yuzril Ihza Mahendra menolak pandangan Ketua MK Mahfud MD tentang legalitas proses penetapan dirinya sebegai tersangka kasus Sisminbakum. Menurutnya seluruh produk hukum dari Kejaksaan Agung praktis tidak sah sebab dipimpin oleh pemimpin yang tidak sah pula.

"Mahfud MD keliru. Kalau Jaksa Agung-nya tidak sah, maka semuanya batal demi hukum, semuanya produk hukum dan turunannya (termasuk mengusulkan Jampidsus dan penetapan tersangka-red)," kata Yuzril pada reporter detikcom, Jumat, (2/7/2010).

Mantan Mensesneg dan Menkum HAM ini membenarkan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) diangkat oleh Presiden RI. Namun pengangkatan tersebut berdasarkan kepada usulan dari Jaksa Agung yang status hukumnya layak dipertanyakan terkait usianya yang melewati batas usai pensiun sebagai mana diatur UU Kejaksaan.

"Sehingga pengangkatan Jampidus-pun menjadi batal demi hukum," imbuh Yusril.

Menurut UU Kejaksaan, Jaksa Agung karier pensiun pada usia 62 tahun dan saat ini Hendarman Supandji berusia 63 tahun. Apabila penggangkatan Hendarman adalah melalui jalur non karier maka seharusnya dilantik ulang pada 2009.

Tetapi pada kenyataannya Presiden SBY tidak melakukan pelantikan ulang. Fakta ini yang kemudian menjadi dasar tudingan Yuzril bahwa Hendarman adalah Jaksa "bodong".

Sebelumnya, Mahfud MD menilai penetapan Yuzril sebagai tersangka tetap sah walau status Hendarman Supandji selaku Jaksa Agung layak dipertanyakan. Alasanya penetapan status tersangka tidak sampai melibatkan Jaksa Agung, melainkan cukup hanya sampai pada tingkat Jampidsus bahkan Direktur Penyidik.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(Ari/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%