detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Senin, 21/04/2014 12:54 , Sumber : Radio Republik Indonesia

Jumat, 02/07/2010 18:35 WIB

Jaksa Agung Tak Sah

Yuzril: Mahfud MD Keliru

Ari Saputra - detikNews
Yusril Ihza Mahendra (dok detikcom).
Jakarta - Yuzril Ihza Mahendra menolak pandangan Ketua MK Mahfud MD tentang legalitas proses penetapan dirinya sebegai tersangka kasus Sisminbakum. Menurutnya seluruh produk hukum dari Kejaksaan Agung praktis tidak sah sebab dipimpin oleh pemimpin yang tidak sah pula.

"Mahfud MD keliru. Kalau Jaksa Agung-nya tidak sah, maka semuanya batal demi hukum, semuanya produk hukum dan turunannya (termasuk mengusulkan Jampidsus dan penetapan tersangka-red)," kata Yuzril pada reporter detikcom, Jumat, (2/7/2010).

Mantan Mensesneg dan Menkum HAM ini membenarkan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) diangkat oleh Presiden RI. Namun pengangkatan tersebut berdasarkan kepada usulan dari Jaksa Agung yang status hukumnya layak dipertanyakan terkait usianya yang melewati batas usai pensiun sebagai mana diatur UU Kejaksaan.

"Sehingga pengangkatan Jampidus-pun menjadi batal demi hukum," imbuh Yusril.

Menurut UU Kejaksaan, Jaksa Agung karier pensiun pada usia 62 tahun dan saat ini Hendarman Supandji berusia 63 tahun. Apabila penggangkatan Hendarman adalah melalui jalur non karier maka seharusnya dilantik ulang pada 2009.

Tetapi pada kenyataannya Presiden SBY tidak melakukan pelantikan ulang. Fakta ini yang kemudian menjadi dasar tudingan Yuzril bahwa Hendarman adalah Jaksa "bodong".

Sebelumnya, Mahfud MD menilai penetapan Yuzril sebagai tersangka tetap sah walau status Hendarman Supandji selaku Jaksa Agung layak dipertanyakan. Alasanya penetapan status tersangka tidak sampai melibatkan Jaksa Agung, melainkan cukup hanya sampai pada tingkat Jampidsus bahkan Direktur Penyidik.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(Ari/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%