detikcom
Jumat, 02/07/2010 18:35 WIB

Jaksa Agung Tak Sah

Yuzril: Mahfud MD Keliru

Ari Saputra - detikNews
Yusril Ihza Mahendra (dok detikcom).
Jakarta - Yuzril Ihza Mahendra menolak pandangan Ketua MK Mahfud MD tentang legalitas proses penetapan dirinya sebegai tersangka kasus Sisminbakum. Menurutnya seluruh produk hukum dari Kejaksaan Agung praktis tidak sah sebab dipimpin oleh pemimpin yang tidak sah pula.

"Mahfud MD keliru. Kalau Jaksa Agung-nya tidak sah, maka semuanya batal demi hukum, semuanya produk hukum dan turunannya (termasuk mengusulkan Jampidsus dan penetapan tersangka-red)," kata Yuzril pada reporter detikcom, Jumat, (2/7/2010).

Mantan Mensesneg dan Menkum HAM ini membenarkan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) diangkat oleh Presiden RI. Namun pengangkatan tersebut berdasarkan kepada usulan dari Jaksa Agung yang status hukumnya layak dipertanyakan terkait usianya yang melewati batas usai pensiun sebagai mana diatur UU Kejaksaan.

"Sehingga pengangkatan Jampidus-pun menjadi batal demi hukum," imbuh Yusril.

Menurut UU Kejaksaan, Jaksa Agung karier pensiun pada usia 62 tahun dan saat ini Hendarman Supandji berusia 63 tahun. Apabila penggangkatan Hendarman adalah melalui jalur non karier maka seharusnya dilantik ulang pada 2009.

Tetapi pada kenyataannya Presiden SBY tidak melakukan pelantikan ulang. Fakta ini yang kemudian menjadi dasar tudingan Yuzril bahwa Hendarman adalah Jaksa "bodong".

Sebelumnya, Mahfud MD menilai penetapan Yuzril sebagai tersangka tetap sah walau status Hendarman Supandji selaku Jaksa Agung layak dipertanyakan. Alasanya penetapan status tersangka tidak sampai melibatkan Jaksa Agung, melainkan cukup hanya sampai pada tingkat Jampidsus bahkan Direktur Penyidik.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(Ari/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%