detikcom
g"> 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
    Rabu, 30/06/2010 20:45 WIB

    Aset Bermasalah Rp 1,2 T

    Sekjen Kemenkes: Tidak Ada yang Coba Ditutup-tutupi

    Andri Haryanto - detikNews
    Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan (Kemenkes) Ratna Rosita, menilai penelusuran terkait kejanggalan aset Kemenkes senilai Rp 1,2 triliun oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ratna menyatakan tidak ada hal yang perlu ditutupi terkait hal itu.

    "Kalau mau lapor KPK itu kewenangan pemeriksa, kalau dinilai ada penyimpangan. Kita tidak ada yang coba ditutup-tutupi," kata Ratna kepada detikcom, Rabu (30/6/2010).

    Menurutnya, opini disclaimer yang dilayangkan BPK terhadap laporan keuangan Kemenkes tahun 2009 bukan berarti ada penyimpangan. Hal itu disebabkan BPK belum menerima laporan dari Satuan Kerja (Satker) Kemenkes di tiap daerah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

    "Satker yang ada kan 1.500 tidak mudah dan tidak cepat untuk mengambil laporan dari setiap satker, perlu waktu panjang," jelasnya.

    "Maka dari itu opini yang diberikan disclaimer atau Tanpa Memberikan Penjelasan (TMP). Dan sekarang kan telah terkoreksi sebagian," imbuh Ratna.

    Disinggung apakah Kemenkes siap untuk diperiksa KPK, Ratna enggan untuk berkomentar. "Nanti saya disangka menantang," jelasnya.

    "BPK sendiri tidak menyatakan ada penyimpangan," sambungnya.

    Dalam laporan keuangan Departemen Kesehatan tahun 2009, BPK menemukan kejanggalan keabsahan aset senilai Rp 1,2 triliun. Selain itu, pengelolaan dana hibah senilai 514 miliar yang tidak sesuai mekanisme pengelolaan APBN, dan pengadaan obat senilai Rp 231 miliar yang tidak dapat diyakini keberadaannya karena disimpan di gudang rekanan juga menjadi catatan penetapan opini BPK.


    Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

    (ahy/ape)


    Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

    Sponsored Link

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    Berita Terbaru Indeks Berita ยป
    ProKontra Index »

    Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

    Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
    Pro
    78%
    Kontra
    22%
    MustRead close