detikcom
Rabu, 30/06/2010 20:45 WIB

Aset Bermasalah Rp 1,2 T

Sekjen Kemenkes: Tidak Ada yang Coba Ditutup-tutupi

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan (Kemenkes) Ratna Rosita, menilai penelusuran terkait kejanggalan aset Kemenkes senilai Rp 1,2 triliun oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ratna menyatakan tidak ada hal yang perlu ditutupi terkait hal itu.

"Kalau mau lapor KPK itu kewenangan pemeriksa, kalau dinilai ada penyimpangan. Kita tidak ada yang coba ditutup-tutupi," kata Ratna kepada detikcom, Rabu (30/6/2010).

Menurutnya, opini disclaimer yang dilayangkan BPK terhadap laporan keuangan Kemenkes tahun 2009 bukan berarti ada penyimpangan. Hal itu disebabkan BPK belum menerima laporan dari Satuan Kerja (Satker) Kemenkes di tiap daerah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

"Satker yang ada kan 1.500 tidak mudah dan tidak cepat untuk mengambil laporan dari setiap satker, perlu waktu panjang," jelasnya.

"Maka dari itu opini yang diberikan disclaimer atau Tanpa Memberikan Penjelasan (TMP). Dan sekarang kan telah terkoreksi sebagian," imbuh Ratna.

Disinggung apakah Kemenkes siap untuk diperiksa KPK, Ratna enggan untuk berkomentar. "Nanti saya disangka menantang," jelasnya.

"BPK sendiri tidak menyatakan ada penyimpangan," sambungnya.

Dalam laporan keuangan Departemen Kesehatan tahun 2009, BPK menemukan kejanggalan keabsahan aset senilai Rp 1,2 triliun. Selain itu, pengelolaan dana hibah senilai 514 miliar yang tidak sesuai mekanisme pengelolaan APBN, dan pengadaan obat senilai Rp 231 miliar yang tidak dapat diyakini keberadaannya karena disimpan di gudang rekanan juga menjadi catatan penetapan opini BPK.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/ape)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%