Detik.com News
Detik.com
Rabu, 30/06/2010 20:45 WIB

Aset Bermasalah Rp 1,2 T

Sekjen Kemenkes: Tidak Ada yang Coba Ditutup-tutupi

Andri Haryanto - detikNews
Sekjen Kemenkes: Tidak Ada yang Coba Ditutup-tutupi
Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan (Kemenkes) Ratna Rosita, menilai penelusuran terkait kejanggalan aset Kemenkes senilai Rp 1,2 triliun oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ratna menyatakan tidak ada hal yang perlu ditutupi terkait hal itu.

"Kalau mau lapor KPK itu kewenangan pemeriksa, kalau dinilai ada penyimpangan. Kita tidak ada yang coba ditutup-tutupi," kata Ratna kepada detikcom, Rabu (30/6/2010).

Menurutnya, opini disclaimer yang dilayangkan BPK terhadap laporan keuangan Kemenkes tahun 2009 bukan berarti ada penyimpangan. Hal itu disebabkan BPK belum menerima laporan dari Satuan Kerja (Satker) Kemenkes di tiap daerah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

"Satker yang ada kan 1.500 tidak mudah dan tidak cepat untuk mengambil laporan dari setiap satker, perlu waktu panjang," jelasnya.

"Maka dari itu opini yang diberikan disclaimer atau Tanpa Memberikan Penjelasan (TMP). Dan sekarang kan telah terkoreksi sebagian," imbuh Ratna.

Disinggung apakah Kemenkes siap untuk diperiksa KPK, Ratna enggan untuk berkomentar. "Nanti saya disangka menantang," jelasnya.

"BPK sendiri tidak menyatakan ada penyimpangan," sambungnya.

Dalam laporan keuangan Departemen Kesehatan tahun 2009, BPK menemukan kejanggalan keabsahan aset senilai Rp 1,2 triliun. Selain itu, pengelolaan dana hibah senilai 514 miliar yang tidak sesuai mekanisme pengelolaan APBN, dan pengadaan obat senilai Rp 231 miliar yang tidak dapat diyakini keberadaannya karena disimpan di gudang rekanan juga menjadi catatan penetapan opini BPK.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/ape)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%