detikcom
Senin, 28/06/2010 15:53 WIB

Tempo Ludes Diborong Polisi

Harga Majalah Tempo di Melawai Naik Jadi Rp 50.000

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Majalah Tempo edisi 'Rekening Gendut Perwira Polisi' kini sangat sukar didapat. Pedagang eceran majalah Tempo akhirnya menaikkan harga majalah Tempo dari Rp 27.000 menjadi Rp 50.000.

"Ada tapi harganya mahal. Harganya Rp 50.000," kata salah satu pedagang di depan Taman Melawai, Besuki kepada detikcom di Jl Melawai Raya, Jakarta Selatan, Senin (28/6/2010).

Besuki mengatakan, harga dinaikkan karena majalah Tempo edisi ini menjadi barang langka. "Kan sayang kalau dijual murah barangnya langka," ujarnya.

Besuki pun mengaku dirinya tak memajang majalah Tempo seperti biasanya. Majalah Tempo disisipkan dibalik majalah lainnya. Besuki pun hanya bisa mengambil 3 majalah Tempo. Padahal biasanya bisa menjual majalah Tempo 15-20 eksemplar. "Ini buat pelanggan saja," tukasnya.

Sementara itu distributor majalah dan koran Sihite Agency di Jl Sunan Kalijaga, Jakarta Selatan mengaku sejak pagi majalah Tempo sudah diborong sebanyak 100 eksemplar.

"Saya nggak tahu siapa yang borongnya. Kelihatannya orang Mabes. Itu sih kira-kira kalau melihat majalah Tempo," kata seorang karyawan distributor yang enggan disebut namanya.

Dia pun mengaku orang yang membeli majalah Tempo tersebut sebenarnya ingin memborong habis majalah tersebut. Namun tidak diberikan. "Saya jaga buat pelanggan. Kan saya mau jualan terus bukan untuk hari ini saja," jelasnya.

Distributor ini menjual majalah 300 eksemplar. Sekarang sisanya tinggal 200 eksemplar. Ia menjual majalah Tempo sebesar Rp 50.000. "Yang belinya ini dari pukul 06.00 WIB sudah menunggu. Waktu kita mau buka mereka sudah tanya ada Tempo nggak?" ungkapnya.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(gus/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%