detikcom
Senin, 28/06/2010 15:44 WIB

Mengapa Majalah Tempo 'Rekening Gendut Perwira Polisi' Diborong?

Ken Yunita - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Majalah Tempo edisi 'Rekening Gendut Perwira Polisi' ludes di pasaran hanya dalam beberapa jam setelah diterbitkan. Di Sentra Bursa Media, pusat buku dan majalah di daerah Jakarta Pusat, pemborong itu seorang polisi berseragam lengkap.

Mengapa majalah Tempo terbaru itu sangat diminati oleh polisi? Boleh jadi, karena majalah dengan cover berwarna biru itu membahas soal rekening gemuk para perwira Polri.

Majalah Tempo dengan sampul bergambar seorang polisi yang sedang menuntun sejumlah celengan babi gendut itu, menghadirkan topik utama bertema 'Rekening Para Jenderal'. Tulisan pertama di halaman 26, dibuka dengan judul 'Aliran Janggal Rekening Jenderal'.

Tulisan awal itu membahas soal adanya dokumen yang beredar di Trunojoyo. Dokumen itu berisi tentang adanya transaksi keuangan 6 perwira Polri yang dianggap kurang sesuai dengan pangkat dan jabatan mereka.

Dalam ulasan Tempo dari halaman 26-33, dokumen itu konon adalah ringkasan atas laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). Namun soal ini, Juru Bicara Pusat Pelaporan Natsir Kongah yang diwawancarai majalah itu belum mau berkomentar.

"Saya tidak bisa memberikan konfirmasi karena itu kewenangan penyidik," katanya seperti dikutip detikcom dari Tempo halaman 26, Senin (28/6/2010).

Majalah Tempo menulis perwira-perwira polisi yang masuk dalam daftar tersebut. Mereka antara lain rekening milik Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Budi Gunawan. Rekening Budi dianggap paling mencurigakan karena paling besar dibanding perwira-perwira lainnya.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ken/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%