Jumat, 18/06/2010 19:07 WIB

Polri Ajukan Calon Kapolri Baru ke SBY, Kompolnas Merasa Dilancangi

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merasa dilancangi Mabes Polri yang mengirim usulan daftar nama bakal calon Kapolri tanpa melalui rekomendasinya. Tetapi belum ada rumusan langkah tegas apa yang hendak diambil menindaklanjuti kelancangan tersebut.

"Untuk tindak lanjutnya kami akan membahasnya di internal terlebih dahulu," kata Sekretaris Kompolnas Adnan Pandu Praja dalam diskusi 'Pergantian Kapolri dan Reformasi Polri' di Kantor Imparsial, Jl Slamet Riadi, Jakarta, Jumat (18/6/2010).

Secara implisit, dia mengakui bahwa Kompolnas tersinggung terhadap langkah Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang hanya mengirimkan tembusan surat usulan bakal calon kapolri baru. Seharusnya jauh sebelum surat usulan tersebut disampaikan ke Presiden SBY, ada tahap konsultasi dari Mabes Polri kepada Kompolnas.

Tahapan konsultasi itu merupakan kesempatan bagi Kompolnas untuk melakukan semacam uji kepatutan, memeriksa rekam jejak dan meneliti kemungkinan adanya praktek kroni terhadap bakal calon kapolri baru. Sebab bukan rahasia bahwa promosi pejabat lebih banyak berbau utang budi dan ewuh pakewuh dibandingkan berdasar kualitas personal secara obyektif.

"Dengan demikian mereka (Mabes Polri) jelas ingin jalan sendiri, Kompolnas diabaikan. Seharusnya sebelum ke Presiden, kami diajak berembug. Pemilihan kapolres pun seharusnya Kompolnas ajak rembug, tapi selama ini kami tidak dilibatkan," ujar Adnan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(lh/fay)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%