Jumat, 18/06/2010 19:07 WIB

Polri Ajukan Calon Kapolri Baru ke SBY, Kompolnas Merasa Dilancangi

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merasa dilancangi Mabes Polri yang mengirim usulan daftar nama bakal calon Kapolri tanpa melalui rekomendasinya. Tetapi belum ada rumusan langkah tegas apa yang hendak diambil menindaklanjuti kelancangan tersebut.

"Untuk tindak lanjutnya kami akan membahasnya di internal terlebih dahulu," kata Sekretaris Kompolnas Adnan Pandu Praja dalam diskusi 'Pergantian Kapolri dan Reformasi Polri' di Kantor Imparsial, Jl Slamet Riadi, Jakarta, Jumat (18/6/2010).

Secara implisit, dia mengakui bahwa Kompolnas tersinggung terhadap langkah Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang hanya mengirimkan tembusan surat usulan bakal calon kapolri baru. Seharusnya jauh sebelum surat usulan tersebut disampaikan ke Presiden SBY, ada tahap konsultasi dari Mabes Polri kepada Kompolnas.

Tahapan konsultasi itu merupakan kesempatan bagi Kompolnas untuk melakukan semacam uji kepatutan, memeriksa rekam jejak dan meneliti kemungkinan adanya praktek kroni terhadap bakal calon kapolri baru. Sebab bukan rahasia bahwa promosi pejabat lebih banyak berbau utang budi dan ewuh pakewuh dibandingkan berdasar kualitas personal secara obyektif.

"Dengan demikian mereka (Mabes Polri) jelas ingin jalan sendiri, Kompolnas diabaikan. Seharusnya sebelum ke Presiden, kami diajak berembug. Pemilihan kapolres pun seharusnya Kompolnas ajak rembug, tapi selama ini kami tidak dilibatkan," ujar Adnan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%