Detik.com News
Detik.com
Jumat, 18/06/2010 19:07 WIB

Polri Ajukan Calon Kapolri Baru ke SBY, Kompolnas Merasa Dilancangi

Mega Putra Ratya - detikNews
Polri Ajukan Calon Kapolri Baru ke SBY, Kompolnas Merasa Dilancangi
Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merasa dilancangi Mabes Polri yang mengirim usulan daftar nama bakal calon Kapolri tanpa melalui rekomendasinya. Tetapi belum ada rumusan langkah tegas apa yang hendak diambil menindaklanjuti kelancangan tersebut.

"Untuk tindak lanjutnya kami akan membahasnya di internal terlebih dahulu," kata Sekretaris Kompolnas Adnan Pandu Praja dalam diskusi 'Pergantian Kapolri dan Reformasi Polri' di Kantor Imparsial, Jl Slamet Riadi, Jakarta, Jumat (18/6/2010).

Secara implisit, dia mengakui bahwa Kompolnas tersinggung terhadap langkah Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang hanya mengirimkan tembusan surat usulan bakal calon kapolri baru. Seharusnya jauh sebelum surat usulan tersebut disampaikan ke Presiden SBY, ada tahap konsultasi dari Mabes Polri kepada Kompolnas.

Tahapan konsultasi itu merupakan kesempatan bagi Kompolnas untuk melakukan semacam uji kepatutan, memeriksa rekam jejak dan meneliti kemungkinan adanya praktek kroni terhadap bakal calon kapolri baru. Sebab bukan rahasia bahwa promosi pejabat lebih banyak berbau utang budi dan ewuh pakewuh dibandingkan berdasar kualitas personal secara obyektif.

"Dengan demikian mereka (Mabes Polri) jelas ingin jalan sendiri, Kompolnas diabaikan. Seharusnya sebelum ke Presiden, kami diajak berembug. Pemilihan kapolres pun seharusnya Kompolnas ajak rembug, tapi selama ini kami tidak dilibatkan," ujar Adnan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/fay)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%