Pelihara Konstituen Pakailah Uang Sendiri, Jangan Uang Negara

Jakarta Dana aspirasi per dapil senilai Rp 15 miliar dinilai suatu bentuk perampokan terhadap uang negara. Permintaan DPR atas dana itu pun dipertanyakan.

"Kalau menurut saya dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar itu bentuk perampokan uang negara. Karena DPR kan badan legislatif, bukan badan eksekutif. Kenapa mesti bawa anggaran?" kata pengamat politik dari UI, Arbi Sanit.

Hal itu disampaikan Arbi usai acara talkshow Perspektif Indonesia, Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara' di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (4/6/2010).

Menurut Arbi, jika dana itu disetujui dengan dalih untuk membangun daerah konstituen, maka dana yang akan keluar bisa lebih dari Rp 15 miliar. Bahkan bisa saja nanti akan ada permintaan dana lain dengan alasan membangun kabupaten atau kotanya.

"Harusnya kalau mau memelihara konsituen, carilah uang sendiri. Jangan pakai uang negara," pintanya.

Menurut Arbi, dana aspirasi yang sekarang seharunya dihapus saja. Nilai dana aspirasi harus bernilai nol. "Memelihara konstituen kok pakai uang negara," kecamnya.

Sebelumnya anggota DPR meminta jatah Rp 15 miliar per dapil yang dianggarkan dari APBN 2011. Rencananya, dana sebesar itu akan digunakan untuk membangun daerah masing-masing.

Munculnya wacana ini disebabkan banyaknya aspirasi dari daerah
yang meminta dana pembangunan. DPR pun menyambut baik usulan itu dan merumuskan dalam konteks penganggarannya.

(gus/nrl)