detikcom
Rabu, 12/05/2010 17:42 WIB

Foke Minta Rencana Kenaikan Pajak di Jakarta Dikaji Lagi

Irwan Nugroho - detikNews
(Foto: dok detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) meminta rencana kenaikan sejumlah item pajak di Ibu Kota dikaji lebih cermat lagi. Ia juga tengah meminta masukan dari akademisi Universitas Indonesia (UI).

"Saya sedang minta kajian yang lebih cermat, karena itu kan baru globalnya saja," kata Foke saat ditemui wartawan di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2010).

Menurut Foke, peningkatan pajak di DKI Jakarta memang dibutuhkan. Namun, ada sejumlah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan.

"Saya juga dengar suara misalnya dari industri hiburan, yang mengatakan peningkatan itu terlalu besar. Kemudian ada pertimbangan lain seperti daya dukung ekonomi," jelas Foke.

Dilanjutkan dia, pajak memang merupakan sumber utama pendapatan daerah. Misalnya saja pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak tempat hiburan, restauran, serta hotel. Namun, bila akan dinaikkan, tentu harus dengan pertimbangan yang komprehensif.

"Kita memerlukan peningkatan pendapatan. Tapi kita tidak ingin istilahnya susu diperas habis, sapinya mati. Itu bukan pemikiran Pemprov DKI," pungkasnya.

Pemprov DKI mengajukan revisi 11 perda pajak kepada DPRD DKI Jakarta. Dari 11 perda pajak tersebut, 5 Perda di antaranya diusulkan agar terjadi kenaikan tarif pajak.

Kelima Perda Pajak yang nominal pajaknya diusulkan naik yakni Perda No 6/2002 tentang Pajak Parkir, Perda No 7 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Perda No 3/2003 tentang Bea Balik Kendaraan Bermotor, Perda No 4/2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Perda No 6/2003 tentang Pajak Hiburan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(irw/nwk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%