Rabu, 12/05/2010 17:42 WIB

Foke Minta Rencana Kenaikan Pajak di Jakarta Dikaji Lagi

Irwan Nugroho - detikNews
(Foto: dok detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) meminta rencana kenaikan sejumlah item pajak di Ibu Kota dikaji lebih cermat lagi. Ia juga tengah meminta masukan dari akademisi Universitas Indonesia (UI).

"Saya sedang minta kajian yang lebih cermat, karena itu kan baru globalnya saja," kata Foke saat ditemui wartawan di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2010).

Menurut Foke, peningkatan pajak di DKI Jakarta memang dibutuhkan. Namun, ada sejumlah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan.

"Saya juga dengar suara misalnya dari industri hiburan, yang mengatakan peningkatan itu terlalu besar. Kemudian ada pertimbangan lain seperti daya dukung ekonomi," jelas Foke.

Dilanjutkan dia, pajak memang merupakan sumber utama pendapatan daerah. Misalnya saja pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak tempat hiburan, restauran, serta hotel. Namun, bila akan dinaikkan, tentu harus dengan pertimbangan yang komprehensif.

"Kita memerlukan peningkatan pendapatan. Tapi kita tidak ingin istilahnya susu diperas habis, sapinya mati. Itu bukan pemikiran Pemprov DKI," pungkasnya.

Pemprov DKI mengajukan revisi 11 perda pajak kepada DPRD DKI Jakarta. Dari 11 perda pajak tersebut, 5 Perda di antaranya diusulkan agar terjadi kenaikan tarif pajak.

Kelima Perda Pajak yang nominal pajaknya diusulkan naik yakni Perda No 6/2002 tentang Pajak Parkir, Perda No 7 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Perda No 3/2003 tentang Bea Balik Kendaraan Bermotor, Perda No 4/2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Perda No 6/2003 tentang Pajak Hiburan.


Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(irw/nwk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%