detikcom
Rabu, 12/05/2010 17:42 WIB

Foke Minta Rencana Kenaikan Pajak di Jakarta Dikaji Lagi

Irwan Nugroho - detikNews
(Foto: dok detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) meminta rencana kenaikan sejumlah item pajak di Ibu Kota dikaji lebih cermat lagi. Ia juga tengah meminta masukan dari akademisi Universitas Indonesia (UI).

"Saya sedang minta kajian yang lebih cermat, karena itu kan baru globalnya saja," kata Foke saat ditemui wartawan di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2010).

Menurut Foke, peningkatan pajak di DKI Jakarta memang dibutuhkan. Namun, ada sejumlah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan.

"Saya juga dengar suara misalnya dari industri hiburan, yang mengatakan peningkatan itu terlalu besar. Kemudian ada pertimbangan lain seperti daya dukung ekonomi," jelas Foke.

Dilanjutkan dia, pajak memang merupakan sumber utama pendapatan daerah. Misalnya saja pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak tempat hiburan, restauran, serta hotel. Namun, bila akan dinaikkan, tentu harus dengan pertimbangan yang komprehensif.

"Kita memerlukan peningkatan pendapatan. Tapi kita tidak ingin istilahnya susu diperas habis, sapinya mati. Itu bukan pemikiran Pemprov DKI," pungkasnya.

Pemprov DKI mengajukan revisi 11 perda pajak kepada DPRD DKI Jakarta. Dari 11 perda pajak tersebut, 5 Perda di antaranya diusulkan agar terjadi kenaikan tarif pajak.

Kelima Perda Pajak yang nominal pajaknya diusulkan naik yakni Perda No 6/2002 tentang Pajak Parkir, Perda No 7 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Perda No 3/2003 tentang Bea Balik Kendaraan Bermotor, Perda No 4/2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Perda No 6/2003 tentang Pajak Hiburan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(irw/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
55%
Kontra
45%