Detik.com News
Detik.com
Senin, 10/05/2010 10:55 WIB

Anggota DPR: Penyelidikan Kasus Kerusuhan Mei 98 Masih Buram

Pradipta Nugrahanto - detikNews
Anggota DPR: Penyelidikan Kasus Kerusuhan Mei 98 Masih Buram Ibu korban rusuh Mei 98
Jakarta - Proses penyelidikan terhadap kerusuhan Mei 1998 masih buram. Hal ini dikarenakan masih belum adanya peradilan dan undang-undang yang membahas perkara tersebut secara jelas.

"Kita punya UU Peradilan HAM tahun 2000. Tapi kejadian tahun 1998 terjadi sebelumnya kan? Tentu UU ini tidak tepat bila diaplikasikan ke sana," tutur anggota Komisi III DPR M Nurdin ketika ditemui wartawan sebelum Raker Komisi III DPR RI, Senin(10/5/2010).

Menurut Nurdin, untuk menuntaskan kasus-kasus HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 harus ada pengadilan HAM Adhoc. Sementara pengadilan HAM Ad Hoc harus diputuskan Presiden.

Presiden dan Komnas HAM masih berbeda pendapat soal ini. Pelanggaran HAM itu sampai mana akan dibahas. Apakah sampai tragedi 98 atau sebelumnya," jelas politisi PDIP itu.

Ia menambahkan, dirinya akan menanyakan proses penyelidikan. "Nanti bisa saja ditanyakan. Yang jelas pemahaman mengenai HAM berat pun belum ada," tutupnya.

Kerusuhan Mei 1998 terjadi pada 13 Mei - 15 Mei 1998 di ibu kota Jakarta dan beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis ekonomi Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Dalam tragedi Trisakti, empat mahasiswa Universitas Trisakti terbunuh.
(dip/nik)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%