detikcom
Senin, 10/05/2010 10:55 WIB

Anggota DPR: Penyelidikan Kasus Kerusuhan Mei 98 Masih Buram

Pradipta Nugrahanto - detikNews
Ibu korban rusuh Mei 98
Jakarta - Proses penyelidikan terhadap kerusuhan Mei 1998 masih buram. Hal ini dikarenakan masih belum adanya peradilan dan undang-undang yang membahas perkara tersebut secara jelas.

"Kita punya UU Peradilan HAM tahun 2000. Tapi kejadian tahun 1998 terjadi sebelumnya kan? Tentu UU ini tidak tepat bila diaplikasikan ke sana," tutur anggota Komisi III DPR M Nurdin ketika ditemui wartawan sebelum Raker Komisi III DPR RI, Senin(10/5/2010).

Menurut Nurdin, untuk menuntaskan kasus-kasus HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 harus ada pengadilan HAM Adhoc. Sementara pengadilan HAM Ad Hoc harus diputuskan Presiden.

Presiden dan Komnas HAM masih berbeda pendapat soal ini. Pelanggaran HAM itu sampai mana akan dibahas. Apakah sampai tragedi 98 atau sebelumnya," jelas politisi PDIP itu.

Ia menambahkan, dirinya akan menanyakan proses penyelidikan. "Nanti bisa saja ditanyakan. Yang jelas pemahaman mengenai HAM berat pun belum ada," tutupnya.

Kerusuhan Mei 1998 terjadi pada 13 Mei - 15 Mei 1998 di ibu kota Jakarta dan beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis ekonomi Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Dalam tragedi Trisakti, empat mahasiswa Universitas Trisakti terbunuh.
(dip/nik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%