Senin, 10/05/2010 10:55 WIB

Anggota DPR: Penyelidikan Kasus Kerusuhan Mei 98 Masih Buram

Pradipta Nugrahanto - detikNews
Ibu korban rusuh Mei 98
Jakarta - Proses penyelidikan terhadap kerusuhan Mei 1998 masih buram. Hal ini dikarenakan masih belum adanya peradilan dan undang-undang yang membahas perkara tersebut secara jelas.

"Kita punya UU Peradilan HAM tahun 2000. Tapi kejadian tahun 1998 terjadi sebelumnya kan? Tentu UU ini tidak tepat bila diaplikasikan ke sana," tutur anggota Komisi III DPR M Nurdin ketika ditemui wartawan sebelum Raker Komisi III DPR RI, Senin(10/5/2010).

Menurut Nurdin, untuk menuntaskan kasus-kasus HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 harus ada pengadilan HAM Adhoc. Sementara pengadilan HAM Ad Hoc harus diputuskan Presiden.

Presiden dan Komnas HAM masih berbeda pendapat soal ini. Pelanggaran HAM itu sampai mana akan dibahas. Apakah sampai tragedi 98 atau sebelumnya," jelas politisi PDIP itu.

Ia menambahkan, dirinya akan menanyakan proses penyelidikan. "Nanti bisa saja ditanyakan. Yang jelas pemahaman mengenai HAM berat pun belum ada," tutupnya.

Kerusuhan Mei 1998 terjadi pada 13 Mei - 15 Mei 1998 di ibu kota Jakarta dan beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis ekonomi Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Dalam tragedi Trisakti, empat mahasiswa Universitas Trisakti terbunuh.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(dip/nik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%