detikcom
Senin, 03/05/2010 12:31 WIB

Bobroknya Hukum Indonesia Ibarat Orang Sakit karena Rokok

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Bobroknya sistem hukum di Indonesia, diibaratkan orang sakit akibat merokok. Jika dianalogikan, orang sakit karena merokok justru tidak pernah mau mengakui jika sakitnya karena rokok.

"Kalau perokok, datang ke dokter, akan selalu bilang, saya sakit. Tapi pasti tidak mau mengaku karena rokok, karena ingin tetap merokok," kata Guru Besar Luar Biasa UI, Mardjono Reksodiputra dalam diskusi hukum di kantor Komisi Hukum Nasional (KHN), Jalan Diponegoro 64, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (7/5/2010).

Analogi tersebut sebagai perumpamaan kepada institusi polisi, jaksa dan hakim yang tidak pernah mengakui institusinya salah. Setiap kali ada kasus, mereka selalu menunjuk itu ulah oknum.

"Harusnya mereka mengakui supaya tidak mengulangi. Jangan seperti perokok yang tidak mau mengaku merokok," tambah anggota KHN ini.

Untuk memotong penyakit ini, maka diperlukan hakim komisaris yaitu hakim senior yang menilai kasus dari proses penyidikan hingga pendakwaan. Hakim yang disarankan minimal 20 tahun pengalaman kerja ini berfungsi layaknya hakim praperadilan tapi bersifat aktif atas suatu kasus.

"Karena, baik polisi maupun jaksa adalah bekerja untuk keadilan di pengadilan. Oleh karenanya, kedua institusi ini harus tunduk kepada pengadilan. Lewat hakim komisaris inilah, kedua institusi ini di kontrol," pungkasnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%