detikcom
Senin, 03/05/2010 12:31 WIB

Bobroknya Hukum Indonesia Ibarat Orang Sakit karena Rokok

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Bobroknya sistem hukum di Indonesia, diibaratkan orang sakit akibat merokok. Jika dianalogikan, orang sakit karena merokok justru tidak pernah mau mengakui jika sakitnya karena rokok.

"Kalau perokok, datang ke dokter, akan selalu bilang, saya sakit. Tapi pasti tidak mau mengaku karena rokok, karena ingin tetap merokok," kata Guru Besar Luar Biasa UI, Mardjono Reksodiputra dalam diskusi hukum di kantor Komisi Hukum Nasional (KHN), Jalan Diponegoro 64, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (7/5/2010).

Analogi tersebut sebagai perumpamaan kepada institusi polisi, jaksa dan hakim yang tidak pernah mengakui institusinya salah. Setiap kali ada kasus, mereka selalu menunjuk itu ulah oknum.

"Harusnya mereka mengakui supaya tidak mengulangi. Jangan seperti perokok yang tidak mau mengaku merokok," tambah anggota KHN ini.

Untuk memotong penyakit ini, maka diperlukan hakim komisaris yaitu hakim senior yang menilai kasus dari proses penyidikan hingga pendakwaan. Hakim yang disarankan minimal 20 tahun pengalaman kerja ini berfungsi layaknya hakim praperadilan tapi bersifat aktif atas suatu kasus.

"Karena, baik polisi maupun jaksa adalah bekerja untuk keadilan di pengadilan. Oleh karenanya, kedua institusi ini harus tunduk kepada pengadilan. Lewat hakim komisaris inilah, kedua institusi ini di kontrol," pungkasnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%